Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya optimis dapat menghapus kawasan permukiman kumuh di Indonesia pada 2024.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyampaikan target tersebut seiring dengan peringatan Hari Habitat Dunia pada hari ini, Senin (3/10/2022).
Untuk mencapainya, dia mengatakan perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Provinsi baik berupa awareness atau kesadaran hingga anggaran.
"Kawasan kumuh ini harusnya hilang pada 2024 di Indonesia. Untuk itu kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor ini perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman perkotaan indonesia yang lebih baik," kata Diana di Kantor Kementerian PUPR, Senin (3/10/2022).
Adapun Diana memaparkan capaian Kementerian PUPR dalam mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia selama periode 2020-2022 mencapai seluas 7.257 hektar. Sehingga, sisa target capaian nasional untuk periode 2023-2024 sekitar 4.170 hektare. Dengan demikian total capaian secara nasional dapat terlampaui dari target 10.000 hektare.
"Sisa target ini tentunya terus berusaha dicapai dengan kolaborasi Pentahelix jadi jangan semuanya dengan APBN, APBN itu sudah memberikan contoh dari mulai tahun 2012," ujar Diana.
Baca Juga
Pentahelix yang dimaksud dalam hal ini yaitu mulai dari dukungan APBN dan APBD, SK Kumuh oleh Pemerintah Daerah, Program CSR Swasta, Akademisi, LSM, hingga Media.
Diana menegaskan dalam hal ini seharusnya Pemda dapat melaksanakan sendiri. Namun, pemerintah pusat tetap akan memantau sehingga tercipta kolaborasi dalam melaksanakan penghapusan kemiskinan ekstrim sehingga terwujud kawasan permukiman nol kumuh.
Tujuan tersebut juga didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengurangan kemiskinan ekstrim di mana saat ini mencapai 4 persen dapat menjadi nihil di tahun 2024.
Menurut Staf Khusus Presiden Indonesia Bidang Inovasi Billy Mambrasar target Ditjen Cipta Karya PUPR untuk menghilangkan kawasan kumuh realistis dan dapat tercapai.
Namun, hal tersebut perlu dorongan berupa kolaborasi dan integrasi antara seluruh pentahelix mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat maka target kawasan nol kumuh dapat terwujud.
"Maka saya yakin target untuk menuju kepada permukiman dan perumahan perkotaan nol kumuh itu sangat realistis dapat dicapai," ujarnya.
Sebab, menurutnya kerja sama multi pihak dapat mewujudkan ekosistem berkesinambungan sehingga untuk mewujudkan kawasan permukiman nol kumuh dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnys tujuan ke-11 dan juga untuk new urban agenda (NUA).
