Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi belanja pemerintah per Agustus 2022 tercatat baru 53,3 persen dari target APBN 2022, sehingga hampir separuh belanja negara harus dilakukan hanya dalam empat bulan. Kementerian Keuangan mengakui bahwa terdapat pola belanja yang jauh lebih besar pada kuartal IV/2022.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa sepanjang tahun berjalan sudah terdapat banyak kegiatan maupun belanja yang berlangsung. Namun, menurutnya, lumrah terjadi pembayaran pada kuartal IV/2022 atas sejumlah kegiatan atau program.
Dia mencontohkan subsidi dan kompensasi dari perhitungan semester I, yang pembayarannya berjalan pada semester II—termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi yang diupayakan dipercepat pada kuartal III/2022. Selebihnya, berbagai pembayaran akan berjalan pada kuartal IV/2022.
"Banyak tambahan-tambahan belanja yang masih akan dibayarkan pada kuartal IV/2022, itu yang akan terjadi. Jadi, memang pola di kita itu kegiatan-kegiatan ada yang sudah berlangsung tetapi belum dibayar, karena biasanya pelunasan terjadi pada akhir tahun," ujar Isa pada Selasa (28/9/2022).
Hingga Agustus 2022, realisasi belanja negara Rp1.657 triliun atau 53,3 persen dari pagu. Realisasi belanja tercepat adalah belanja kementerian/lembaga senilai Rp575,8 triliun, itu pun baru 60,9 persen terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp602,3 triliun bahkan tercatat belum separuhnya, yakni realisasinya baru 44,4 persen terhadap pagu. Transfer ke daerah senilai Rp478,9 triliun adalah 59,5 persen terhadap pagu.
Baca Juga
Di tengah kondisi itu, realisasi pendapatan negara per Agustus 2022 telah mencapai Rp1.764,4 triliun atau 77,8 persen dari pagu. Tingginya pendapatan dan masih rendahnya belanja negara membuat APBN masih surplus Rp107,4 triliun atau 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)—padahal pada akhir tahun target defisitnya 4,85 persen, dan diperkirakan dapat turun hingga 3,92 persen.
Isa meyakini bahwa realisasi belanja tetap akan terjaga seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun percepatan belanja terjadi dalam waktu singkat pada akhir tahun. Pihaknya akan menyisir kegiatan dan program yang tidak optimal, agar anggaran dapat beralih ke belanja lainnya yang lebih bermanfaat.
"Kami masih menyisir terus [program yang tidak optimal] dan itu dinamis. Kementerian/lembaga juga pasti punya alasan kenapa belanjanya belum optimal, mereka juga pasti punya penjelasan disertai bukti, bahwa kontrak sudah ada dan berjalan. Saya rasa pada Oktober dan November, mudah-mudahan terjadi percepatan," kata Isa.
