Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki 2022, pemerintah menyatakan akan fleksibel dan antisipatif terhadap kebutuhan inisiatif strategis baru. Misalnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan bahkan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers Realisasi APBN 2021 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1/2022).
"Beberapa belanja yang kemungkinan akan muncul tahun ini seperti PEN masih akan jalan. Lalu, Ibu Kota Baru karena RUU-nya sedang dibahas, dan persiapan Pemilu. Ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kebutuhan program dan proyek tersebut dari sisi anggaran, walaupun masih menghadapi pandemi Covid-19 dalam waktu yang sama. Dia berharap justru adanya sejumlah program dan proyek besar tersebut bisa semakin memperkuat pemulihan ekonomi.
Untuk program PEN 2022, pemerintah telah menetapkan besaran anggaran program itu sebesar Rp414 triliun untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan untuk pemulihan ekonomi baik berbentuk subsidi, diskon pajak, maupun insentif.
Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa anggaran ini dirancang untuk bisa fleksibel dan antisipatif menyesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid-19. Karena, anggaran program PEN 2021 pun sempat dirubah beberapa kali setelah adanya eskalasi kasus Covid-19.
Baca Juga
Terkait dengan proyek IKN baru, APBN 2022 memang belum menyertakan kepastian nominal anggaran pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut belum ada perkembangan terkait hingga saat ini, meski pemerintah tengah mengejar target pengesahan RUU IKN bersama DPR RI.
"IKN ini kami belum menganggarakan secara jelas, eskplisit di dalam APBN 2022, karena memang pada waktu September 2021, ini belum ada kepastian kita akan mulainya [proyek IKN] 2022 atau kapan," tambah Isa pada sesi tanya jawab.
