Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencatatkan surplus Rp 107,4 triliun per Agustus 2022 atau 0,58 persen terhadap PDB. Surplus APBN sudah terjadi selama delapan bulan berturut-turut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN per Agustus 2022 masih berada dalam kondisi surplus. Nilai surplusnya tercatat naik tipis dari bulan lalu.
"Overall balance [per Agustus 2022] juga surplus Rp107,4 triliun, atau dalam hal ini 0,58 persen dari PDB kita," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/9/2022).
Surplus APBN per Agustus 2022 tercatat senilai Rp107,4 triliun, tumbuh dari posisi Juli 2022 yang surplus Rp106,1 triliun (0,57 persen terhadap produk domestik bruto/PDB). Selain itu, kondisi Agustus 2022 berbalik positif dari catatan Agustus 2021 yang defisit Rp383,2 triliun (2,32 persen terhadap PDB).
Kondisi surplus APBN pada Agustus 2022 terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.764,4 triliun dan belanja negara Rp1.657 triliun. Pendapatan negara tercatat tumbuh hingga 49,8 persen (year-on-year/YoY), sementara belanja negara naik 6,2 persen (YoY).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah memang berhasil menjaga keuangan negara tetap surplus hingga bulan lalu. Proyeksi pada akhir tahun tetap akan terjadi defisit. Namun, dia meyakini defisit APBN bisa lebih rendah dari outlook saat ini, yakni 3,92 persen.
Baca Juga
Keseimbangan primer pada Agustus 2022 tercatat surplus Rp342,1 triliun, naik dari posisi Juli 2022 yakni Rp316,1 triliun. Selain itu, dia mengatakan keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Agustus 2021 yang masih negatif Rp170 triliun.
Sri Mulyani menyebut bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) per Agustus 2022 mencapai Rp394,2 triliun. Angkanya bertambah dari posisi Juli 2022 senilai Rp302,8 trilun dan naik tinggi dari posisi Agustus 2021 yakni Rp148 triliun.
"Dengan surplus ini, dan issuance utang yang jauh lebih rendah, defisit yang lebih rendah, menjadikan strategi APBN kita sangat sesuai dengan tantangan saat ini yang berasal dari cost of fund yang tinggi, guncangan di sektor keuangan, maupun tren kenaikan suku bunga dan penguatan dolar AS," ucap Sri Mulyani.
