Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Peritel Angkat Bicara

Perital mengeluhkan kebijakan pelarangan produk olahan dari sapi yang diimplementasikan oleh pemerintah NTT.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 26 September 2022  |  01:39 WIB
Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Peritel Angkat Bicara
Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memasangkan eartag atau tanda pengenal pada telinga hewan ternak sapi yang telah disuntik vaksin untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di kandang peternakan sapi di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022). Bisnis - Rachman
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluhkan pelarangan produk olahan dari sapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak sepekan ini.

Sebagai konteks, pelarangan tersebut harus diambil Pemda NTT lantaran mengkhawatirkan masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) ke daerahnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan meski belum memerinci kerugian pengusaha, peritel mengaku kecewa lantaran Pemda NTT tidak berkoordinasi dengan pengusaha terkait larangan tersebut.

“Artinya begini, kalaupun itu bagian suatu pelarangan mestinya ada koordinasi antara pemda dan pusat, BPOM misalnya dan lainnya. Karena harus diverifikasi, daging apa yang masuk kesana yang kemudian memberi dampak. Akhirnya ini yang membuat barang itu kosong, daging sapi dan turunannya,” ujar Roy saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Minggu (25/9/2022).

Dia menambahkan, Aprindo terus berkoordinasi dengan Kemendag dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelarangan tersebut. Menurutnya, pelarangan tersebut seharusnya disertai kajian agar tidak merugikan masyarakat.

“Masyarakat kan menanyakan kami. Kenapa gak ada susu, gak ada abon, gak ada yoghurt. Kan, kesulitannya di kami nanti selain juga menggerus produktivitas kami,” jelas Roy.

Pelarangan produk turunan sapi tersebut sendiri diketahui tertuang dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 2 tahun 2022 tentang Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Beleid tersebut dikeluarkan pada 16 Agustus 2022 dan ditandatangani Gubernur NTT Viktor Laiksodat.

“Melakukan pelarangan sementara terhadap pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta produk segar maupun olahan asal ternak [daging, susu, semen dan kulit] dari daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku dan/atau daerah transit yang tertular PMK ke wilayah Provinsi Nusat Tenggara Timur, dikecualikan terhadap susu bubuk, untuk bayi di bawah dua tahun [baduta] dan anak di bawah limat tahun [balita] dari pabrik yang telah mendapatkan registrasi Balai Pengawas Obat dan Makanan [BPOM] dan telah memiliki hasil pemeriksaan dengan metodel Polymerase Chain Reaction (PCR) bebas PMK dari laboratorium rujukan Pusat Veteriner Farma [Pusvetma] Surabaya,” tulis beleid tersebut.

Roy melanjutkan, pelarangan tersebut juga sempat diberlakukan oleh Provinsi Papua sebulan sebelumnya.

“Kami berharap pelaku usaha diberi penjelasan, bukan hanya diinstruksikan oleh Instruksi Gubernur atau daerah. Kami diajak komunikasi, supaya kami bisa menjelaskan ke masyarakat. Karena yang ditanyakan kami, bukan ke pemda,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

daging sapi sapi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ritel
Editor : M. Nurhadi Pratomo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top