Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jelajah Pelabuhan 2022: Misi Besar SPTP Setelah Pelindo Merger

Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memiliki misi besar usai Pelindo merger terkait dengan layanan di pelabuhan seluruh Indonesia.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 23 September 2022  |  19:35 WIB
Jelajah Pelabuhan 2022: Misi Besar SPTP Setelah Pelindo Merger
Aktivitas bongkar muat di dermaga Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/10/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menargetkan standarisasi pelayanan di seluruh pelabuhan di Indonesia setelah merger PT Pelindo (Persero). Hal tersebut ditujukan agar pengguna jasa, khususnya perusahaan pelayaran, bisa mendapatkan kepastian pelayanan yang sama di barat maupun timur.

Direktur Utama SPTP M. Adji mengatakan standarisasi bertujuan untuk menerapkan tingkat layanan yang sama di seluruh terminal peti kemas kelolaan Pelindo. Seperti diketahui, saat ini Pelindo merupakan operator bagi hampir seluruh terminal peti kemas di Tanah Air atau sebanyak 95 persen.

Pada akhirnya, diharapkan tingkat layanan yang setara dari barat ke timur ini bisa menguntungkan para shipping line. Tujuannya agar mereka bisa memiliki kepastian untuk waktu sandar dan berangkat, sehingga bisa ikut mengefisiensi biaya logistik.

"Kalau bicara level of service [terminal peti kemas] di Jakarta dan Surabaya itu sudah tinggi. Misalnya di Ambon semisal belum bertransformasi, jadinya tidak tentu di sana pelayanannya kadang cepat kadang lama," ujar Adji kepada Tim Jelajah Pelabuhan Bisnis Indonesia, Jumat (23/9/2022).

Untuk itu, salah satu misi BUMN pelabuhan itu pascamerger adalah untuk menyamaratakan standar pelayanan pelabuhan-pelabuhan yang sudah maju, dengan yang masih dalam proses bertransformasi.

Salah satu konsep yang diusung yakni hub (pelabuhan utama) and spoke (pelabuhan pengumpan). Konsep tersebut diusung untuk mengefisienkan pergerakan kapal pelayaran ke daerah-daerah terpencil.

Adji menilai pengangkutan barang-barang bervolume kecil ke destinasi terpencil tidak efisien jika dilakukan secara point-to-point, serta menggunakan kapal yang kecil. Misalnya, pelayaran menggunakan kapal-kapal kecil dari Jawa ke Indonesia Timur yang bolak-balik mendistribusikan barang.

"Makanya lebih baik dikumpulkan dulu di Surabaya terus nanti di Indonesia Timur juga dikumpulkan dulu di satu tempat. Baru ada loop kecil yang akan mendistribusikan ke tempat-tempat kecil, itu hub and spoke," terang Adji.

Seperti diketahui, ketimpangan antara muatan berangkat dan muatan balik dari kawasan Indonesia Timur masih menjadi isu yang disoroti oleh pemerintah. Hal tersebut turut menyebabkan tingginya biaya freight ke daerah-daerah seperti Ambon, Jayapura, dan lain-lain.

"Shipping line itu punya data terkait dengan imbalance trade. Jadi ketika kapal angkutan Jakarta dan Surabaya dari Indonesia Timur muatannya tidak balance, maksimum paling 30 persen. Bahkan empty," ujarnya.

Untuk itu, standarisasi pelayanan di seluruh pelabuhan dinilai menjadi fondasi untuk menerapkan konsep hub and spoke. Apabila pelabuhan sudah memiliki kesiapan yang matang dan setara di seluruh daerah, Adji memperkirakan konsep tersebut bisa diterapkan dengan baik.

"Makanya kembali lagi. No matter where hub and spoke is, we have to be ready," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jelajah Pelabuhan 2022 pelindo
Editor : Rio Sandy Pradana

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top