Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat empat kementerian dan lembaga yang masih memperoleh opini di bawah wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021. Keempat lembaga ini akan menjadi fokus perbaikan pemerintah.
Sri Mulyani tidak mengumumkan lembaga yang memperoleh opini laporan keuangan di bawah standar pemerintah itu. Meski demikian, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Juni 2022 lalu disebutkan empat lembaga yang laporan keuangannya masih butuh perbaiikan itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2021 di pemerintah pusat, 83 kementerian dan lembaga (KL) berhasil meraih opini WTP. Total terdapat 87 KL, sehingga empat di antaranya tidak meraih WTP.
Sri Mulyani menyebut bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan KL tidak meraih WTP. Namun, dia menyatakan bahwa pemerintah akan berbenah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
"Kalau ada dari KL yang belum mendapatkan WTP karena ada temuan dan berbagai rekomendasi dari BPK, itu dijadikan bahan pelajaran yang sangat baik untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara," ujar Sri Mulyani pada Kamis (22/9/2022).
Dia menyebut bahwa perbaikan pengelolaan keuangan negara biasanya mencakup aspek pengelolaan kas, aset, dan utang negara. Hal itu berlaku baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Juga
"Ini hal-hal yang akan terus kami perbaiki dari seluruh KL dan pemerintah daerah [pemda]," ujarnya.
Dia menyebut bahwa dalam tahun anggaran 2021, semakin banyak KL dan pemda yang memperoleh opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada 2021, 500 dari 542 pemda berhasil meraih opini WTP atas pengelolaan keuangannya.
"Tahun 2021 92,25 persen persen pemda meraih WTP, naik dari 89,7 persen pada 2020. Ini sesuatu yang baik," ujar Sri Mulyani.
