Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan untuk menyetop operasional dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara pada tahun ini.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penyetopan PLTU itu akan melalui mekanisme energy transition mechanism yang akan didanai oleh pihak fasilitas pendanaan.
Dalam rencana penyetopan operasional PLTU tersebut, pemerintah disebut tengah melakukan kajian dan juga negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) yang akan mengucurkan pendanaan.
"Kita harapkan ada yang bisa dimulai tahun ini. Tahun ini ada yang dimulai lah entah satu, dua," kata Arifin di Gedung DPR, Kamis (22/9/2022).
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menyetop operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun guna mendukung program energi bersih.
Secara total ada 33 PLTU dengan kapasitas 16,8 gigawatt (GW) yang telah beroperasi selama tiga dekade.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030 ditargetkan untuk menghasilkan listrik dari pembangkit yang lebih hijau.
Menurutnya, dalam RUPTL tersebut porsi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) akan mencapai hingga 51,6 persen atau setara dengan 20,9 GW.
Adapun, porsi pembangkit listrik berbasis fosil mencapai 19,7 GW. Dengan porsi pembangkit berbahan bakar batu bara mencapai 13,9 GW.
Oleh sebab itu, Arifin menyatakan pemerintah akan menyetop operasional PLTU yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun. Dari hasil kajian tersebut terdapat 33 lokasi PLTU dengan total kapasitas 16,8 GW yang akan dipensiunkan.
"Kami targetkan 2-3 unit dapat dipensiunkan, diskusi dan negosisasi masih dalam progres, dan setelah 2-3 unit ini kita akan lanjutkan sisanya yang akan dipensiunkan," ungkapnya.
