Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah agar segera melakukan optimasi kontrak yang paling lambat harus dilakukan pada bulan ini.
Wakil Ketua Umum Gapensi Didi Iskandar Aulia mengatakan hal tersebut lantaran anggaran pemerintah akan segera dicairkan pada November dan Desember. Apalagi, para kontraktor belum mendapatkan jalan tengah untuk mengatasi kenaikan ongkos yang saat ini di alami.
"Proyek single years berakhir di November, harusnya sekarang ini sudah harus dilaksanakan optimasi itu," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/9/2022).
Sementara itu, Didi menilai upaya pemerintah untuk mengatasi gejolak harga dengan mendorong Pertamina menihilkan margin dalam penjualan BBM terhadap proyek-proyek konstruksi pemerintah, tidak banyak membantu.
Pasalnya, harga BBM merupakan komponen kecil dalam ongkos konstruksi di Indonesia mengingat kebutuhan alat berat hanya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jalan atau preservasi jalan. Namun, mayoritas proyek-proyek konstruksi di Indonesia adalah proyek pembangunan gedung dan perumahan.
Mengacu pada hal tersebut, Didi mengungkapkan kenaikan biaya konstruksi terbesar ditanggung para kontraktor berasal dari meningkatnya upah pekerja konstruksi seiring peningkatan harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
Baca Juga
"Kalau bicara BBM itu, kalau khusus pekerjaan yang alat berat, land clearing, escavator, dozer, pembuatan jalan itu mungkin iya, tapi kalau kita lihat peta pembangunan di Indonesia masih di dominasi di Cipta Karya, dominasinya di Cipta Karya dan Perumahan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengusulkan agar PT Pertamina (Persero) untuk memberikan subsidi harga BBM industri, khususnya yang terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah mengusulkan rencana subsidi tersebut pada saat rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pekan lalu.
Dia menjelaskan usulan tersebut untuk meminta Pertamina memberikan subsidi harga BBM industri untuk proyek-proyek Kementerian PUPR tertentu yang membutuhkan solar dalam jumlah besar.
“Pertamina akan menurunkan harga industri khususnya untuk proyek-proyek Kementerian PUPR dan Perhubungan dengan 0 margin. Pertamina tidak akan mengambil margin untuk proyek-proyek pemerintah ini,” ujarnya.
