Bisnis.com, JAKARTA - Polandia menjadi salah satu negara di Uni Eropa (UE) telah menerapkan dasar utama untuk melakukan transformasi energi dalam menghadapi krisis energi yang terjadi di Eropa.
Menteri Iklim dan Lingkungan Polandia Anna Moskwa mengungkapkan bahwa negaranya telah melakukan sejumlah langkah dalam beberapa tahun ke belakang untuk mengamankan pasokan energi.
“Keputusan strategis yang diambil sebelumnya dan tindakan terkait energi serta investasi yang dilakukan selama beberapa tahun telah membuahkan hasil,” ungkap Moskwa dalam wawancara dengan Bisnis, dikutip Senin (5/9/2022).
Sejumlah langkah tersebut membuat posisi Polandia relatif aman dibandingkan negara-negara UE lainnya dalam menghadapi krisis energi.
“Hal ini membuat posisi Polandia relatif aman dibandingkan dengan situasi di negara-negara Uni Eropa lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, menjelang musim gugur dan dingin, Polandia melakukan sejumlah kebijakan untuk melindungi rumah tangga dari dampak kenaikan harga sumber daya energi, selain mencegah kekurangan energi.
Baca Juga
“Kami mengalokasikan lebih dari 20 miliar zloty untuk kebijakan ini,” lanjutnya.
Sehubungan dengan krisis energi yang melanda Eropa, Anna mengatakan Polandia perlu mengatur ulang pendekatan transisi energi dalam Kebijakan Energi Polandia tahun 2040. Pada bulan Maret 2022, Dewan Menteri POlandia menyetujui asumsi untuk pembaruan strategi energi, yang lebih menekankan ketahanan dan kemandirian energi.
Guna memastikan ketahanan energi, dia mengungkapkan bahwa Polandia juga menunda proses pembatasan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan berupaya meningkatkan kemandirian energi dengan memacu pembangunan infrastruktur gas.
“Kami fokus pada potensi penggunaan yang ada, serta perluasan dan pembangunan terminal impor LNG baru. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur gas lintas batas dapat memperkuat ketahanan energi baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Transisi Energi
Dalam kesempatan yang sama, Moskwa mnenjabarkan empat pilar yang menjadi dasar utama Polandia dalam menjalankan transformasi energi, yaitu memastikan transisi yang adil, membangun sistem energi baru nol emisi berbasis energi terbarukan dan nuklir dalam waktu 20 tahun, menciptakan kerangka kebijakan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas udara, serta kedaulatan energi.
“Kami fokus pada pembangunan sistem energi nol-emisi baru, berdasarkan energi terbarukan, terutama pembangkit angin lepas pantai, pembangkit tenaga nuklir, dan energi sipil terdistribusi,” kata Moskwa.
Polandia pun diketahui telah meluncurkan program prioritas untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mikro yang disebut “My Electricity.”
Melihat peluang besar, mereka telah mengembangkan instrumen pendukung nasional untuk mendukung penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Namun, transformasi energi Polandia pada 2040 membutuhkan investasi yang sangat besar. Mereka sedang berancang-ancang memastikan keamanan energi nasional melalui investasi EBT.
“Kami mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan kerja sama kami (dengan Indonesia) ke bidang investasi EBT di masa mendatang,” ucap Moskwa ketika ditanya terkait ketertarikan berinvestasi EBT di Indonesia saat ini.
Ini karena transisi dalam 20 tahun ke depan akan mengubah perekonomian dan menghasilkan sistem kelistrikan yang sedang berkembang, serta mengubah sektor panas bumi dan transportasi.
Oleh karena itu, pemerintah Polandia akan menerapkan transisi energi yang signifikan sambil memastikan keamanan energi, mempertahankan daya saing ekonomi, dan memastikan pembagian biaya yang adil tanpa meningkatkan kemiskinan energi.
