Bisnis.com, JAKARTA — Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meningkat Rp287 miliar pada 2023 dari Rp2,62 triliun menjadi Rp2,91 triliun.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan leningkatan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program-program strategis yang dijalankan tahun depan.
"Antara lain, untuk partisipasi Indonesia sebagai Partner Country Hannover Messe, penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru berbasis daerah potensial, serta pembangunan Indonesia manufacturing center," ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Program strategis lainnya, lanjut Agus, yaitu fasilitasi sertifikasi TKDN produk industri dalam negeri, fasilitasi sertifikasi halal produk industri, restrukturisasi mesin/peralatan industri, penyusunan neraca komoditas, dan fasilitasi sertifikasi industri hijau.
Selain itu, tambahan Pagu anggaran akan digunakan untuk pembentukan kelembagaan dan operasionalisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0).
Beberapa program yang akan mendapatkan alokasi anggaran tersebut, meliputi program dukungan manajemen senilai Rp1,51 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri Rp914,59 miliar, dan program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar RP491,89 miliar.
Sementara itu, alokasi anggaran Kemenperin pada 2022 masih berjalan dari total pagu senilai Rp2,86 triliun.
Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan, antara lain pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (WUB) kepada 5.342 industri kecil dan menengah (IKM) yang sampai Agustus 2022 sudah mencapai 4.330 IKM atau 81,05 persen.
Selanjutnya, pelaksanaan fasilitasi sertifikasi TKDN sebanyak 1.250 sertifikat, yang sampai Agustus telah tercapai 1.416 sertifikat, terealisasikan 113,28 persen atau melebihi target.
Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan Diklat 3 in 1 tenaga kerja industri sebanyak 25.800 orang, yang sampai Juli 2022 telah tercapai 21.800 orang atau 84,50 persen.
Agus juga menyampaikan realisasi anggaran tahun lalu senilai Rp2,75 triliun atau 97,45 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut melampaui realisasi nasional dan menempati urutan ke-35 dari 87 kementerian/lembaga (K/L)
