Bisnis.com, JAKARTA— Upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan masif menumbuhkan investasi di Indonesia dan merata, tak hanya di Pulau Jawa, dinilai sebagai salah satu langkah tepat dalam pembangunan ekonomi. Bahkan strategi tersebut dinilai sebagai kunci pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan pascakrisis akibat pandemi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto terkait arah kebijakan investasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2022, Selasa (16/8/2022).
Menurut Teguh, tahun ini merupakan titik untuk menata ulang perekonomian guna mendorong pemulihan ekonomi yang hijau, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut Teguh, investasi adalah kunci pemulihan ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif dan berkelanjutan. Namun, proses pemulihan ekonomi di Indonesia juga belum dapat dibilang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari investasi yang terus dipacu oleh Pesiden Jokowi sejak menjabat pada 2014 lalu.
“Karena investasi memainkan peran penting dalam menggerakan ekonomi bangsa dimana dapat mendorong akumulasi modal untuk mendorong aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Yang pada akhirnya dapat mendorong dan menyediakan barang konsumsi bagi masyarakat, mendorong ekspor,dan menurunkan impor,” ujar Teguh yang juga selaku Anggota Dewan Penasehat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dikutip Jumat (26/8/2022).
Di sisi lain, Teguh menilai langkah pemerintah sudah sesuai dengan tuntutan global. Menurutnya pandemi Covid-19 mendorong masyarakat global untuk menilik ulang pembangunan khususnya terkait ekonomi. Sehingga, dalam konteks Indonesia perlu konsep yang akan menjadi panduan dalam menata ulang pembangunan ekonomi di Tanah Air.
“Agar lebih inklusif, lebih ‘hijau’, dan berkelanjutan. Investasi inklusif merupakan syarat utama untuk mendorong perekonomian yang inklusif. Investasi tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi modal masuk, tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya menjelaskan.
Baca Juga
Melalui investasi yang inklusif, lanjut Teguh, akan menjadi bagian dalam peningkatan daya saing, mendorong transformasi ekonomi, dan mempromosikan demokrasi ekonomi. Sebab ke depan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia mendorong permintaan produk-produk yang berkualitas. Jika industri dalam negeri gagal merespon kebutuhan masyarakat, konsumen Indonesia bisa beralih ke produk-produk dari luar negeri yang lebih kompetitif.
Oleh karena itu, Teguh menekankan ada enam hal utama untuk merealisasikan investasi yang inklusif. Pertama pro-poor, di mana investasi memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, investasi juga harus memihak pada orang miskin dan harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kedua pro-job yaitu investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah investasi yang memiliki keterkaitan terhadap rantai pasok yang erat.
Ketiga pro-environment yang tak lain investasi harus menjadi bagian dari gerakan global mendorong perekonomian ‘hijau’, ekonomi sirkular, dan bagian dari upaya mendukung penanggulangan perubahan iklim (climate change). Terkait ini, Teguh menggaris bawahi perlu insentif khusus untuk investasi yang menciptakan net-zero emission, ekonomi sirkular seperti aktivitas recycle, serta pertanian pintar dan modern (smart and precision farming).
Keempat pro-knowledge creation, merupakan investasi yang mendorong adanya transfer dan penciptaan pengetahuan serta teknologi baru di dalam negeri. Pemerintah harus menetapkan adanya kewajiban dari setiap investasi masuk untuk mengalokasikan dananya untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia, baik dilakukan internal perusahaan maupun bekerja sama dengan universitas/lembaga pendidikan di Indonesia. Sebab Membudayakan riset dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengatasi setiap persoalan terlebih untuk keberlanjutan dunia usaha dan perekonomian.
Kelima pro-social cohesion di mana investasi harus menjadi bagian dari pemersatu masyarakat. Dimana artinya keberadaan investasi di suatu daerah, harus menjadi bagian dari transformasi perekonomian lokal dan penciptaan lapangan kerja sehingga investasi sebagai pemersatu, bukan sebagai pemecah belah.
“Terakhir adalah pro-empowerment yang artinya investasi harus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Seperti program kemitraan perusahaan besar dengan UMKM atau mendorong penanaman modal dalam negeri terhadapa UMKM merupakan bagian dari upaya-upaya pemberdayaan. Dengan demikian setiap anak bangsa pun ikut turut andil menjadi bagian dalam proses pembangunan Indonesi” lanjut Teguh.
