Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengantisipasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) resmi naik.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan jumlah anggaran dan penerima bansos tergantung dari berapa banyak bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu fokus ke kelompok rentan dan memberikan tambahan anggaran dengan mengacu data pada penyaluran bantuan sosial tunai atau BST yang digulirkan pemerintah pada tahun lalu.
"Prakiraan anggaran sekitar Rp17 triliun - Rp20 triliun dengan sasaran kelompok menerima hingga 10 juta keluarga," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (25/8/2022).
Meski demikian, dia menuturkan jumlah tersebut akan sangat ditentukan dari hasil perhitungan atau investigasi pemerintah terkait kelompok mana saja yang berhak menerima bantuan kompensasi dari kenaikan BBM subsidi nantinya.
Sementara untuk skema, Yusuf menilai hal tersebut perlu dilakukan secara bersamaan atau kombinasi untuk pembatasan dan pemberikan.
"Penyaluran ataupun pemberian akses langsung ke kekalangan tertentu akan mempunyai kelemahan masing-masing," ucapnya.
Dia menilai untuk masyarakat yang berpotensi terdampak langsung atas kenaikan BBM, pemerintah bisa memberikan BLT. Sementara untuk pemberian akses ke kalangan tertentu, menurutnya, perlu difokuskan ke kemasyarakatan yang menggunakan Pertalite ini untuk tujuan tertentu, misalnya masyarakat yang jadi pengemudi angkutan umum ataupun ojek online.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi akan habis pada September 2022 atau bulan depan jika tidak terdapat tindakan tertentu terhadap kebijakan subsidi atau konsumsi.
Menurut Sri Mulyani, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Dia menyatakan bahwa Solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat.
“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter [pertalite] habis. Jika [tren] ini diikuti, akhir September 2022 habis [kuota] untuk Pertalite,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Saat, ini tingkat konsumsi BBM sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi. Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter.
Nyatanya, pada Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Lalu, jatah Solar telah telah terpakai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota tersedia.
