Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan akan melibatkan banyak pihak dalam membahas kebijakan subsidi dan harga bahan bakar minyak atau BBM, mulai dari Bank Indonesia hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (24/8/2022) malam. Pada sore harinya, dia turut bergabung dalam rapat para menteri terkait kebijakan subsidi BBM.
Saat ini memang tersiar isu akan adanya kenaikan harga BBM. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM pun sudah menyatakan bahwa tingkat konsumsi BBM sudah melebihi asumsi, imbasnya alokasi anggaran subsidi berpotensi tidak mencukupi.
Susi menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai opsi kebijakan terkait subsidi dan harga BBM. Pembahasan itu bukan hanya melibatkan kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, tetapi banyak pihak lain yang terkait.
"Jadi kan begini, urusan BBM kan sesuatu yang sangat penting buat semuanya. Sehingga kan perlu dibahas secara mendalam dari semua aspek. Nah ini kan proses pembahasan masih berjalan terus, karena semua aspek harus dipertimbangkan," ujar Susi pada Rabu (24/8/2022) malam.
Dalam rapat sore itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Baca Juga
Susi menyebut bahwa pihaknya akan mengundang menteri-menteri lainnya untuk membahas kebijakan subsidi dan harga BBM, misalnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, karena kebijakan terkait BBM sangat memengaruhi sektor transportasi.
Kebijakan harga BBM menurutnya akan memengaruhi industri dan kebutuhan alat berat, sehingga Kemenko akan berdialog dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.
"Masalah inflasi harus mengundang Pak Gubernur Bank Indonesia [BI], karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah [TPID] kan Pak Menko dengan Gubernur BI. [Penganggaran dan pemberian] bantalan sosialnya kita harus bicara dengan Bu Menteri Sosial, komunikasi publiknya dengan Pak Menteri Kominfo," ujar Susi.
Dia menilai bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan terkait BBM, karena merupakan sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi semua aspek.
"Tidak mudah karena dampaknya pasti juga kan ke inflasi, ke daya beli masyarakat, ke pertumbuhan ekonomi, jadi harus dijaga semuanya. Pemerintah sangat hati-hati. Ini prosesnya masih berjalan terus," katanya.
