Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan ingin menjaga agar belanja subsidi energi tetap sesuai alokasi anggaran, Rp502 triliun. Kondisi saat ini berpotensi membuat kebutuhan subsidi melebihi alokasi, sehingga terdapat pertimbangan lain dalam kebijakan harga BBM.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait kebijakan subsidi BBM. Tingginya harga minyak global dan konsumsi BBM dalam negeri berpotensi membuat subsidi jebol.
Sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah memberi sinyal mengenai kenaikan harga BBM. Tetapi, Susi menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan banyak faktor terkait kebijakan BBM, terutama anggaran subsidi.
“Pemerintah paham betul situasinya harus hati-hati. Memang ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus kita jaga di angka Rp502 triliun. Banyak hal yang harus dipertimbangkan,” ujar Susi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (24/8/2022) malam.
Penganggaran subsidi BBM senilai Rp502 triliun menggunakan berbagai asumsi makro, seperti harga minyak US$100 per barrel dan konsumsi domestik 23 juta kiloliter. Tetapi, harga minyak ternyata bergerak di kisaran US$104,9 per barrel dan konsumsi berpotensi menyentuh 29 juta kiloliter.
Melesetnya asumsi itu akan membuat beban subsidi meningkat pesat, karena harga jual di masyarakat tidak berubah saat ini. Selisih harga jual itu semakin lebar dengan harga keekonomian atau harga sesuai pasar—yang semakin tinggi seiring mahalnya harga minyak global.
Baca Juga
Jika pemerintah hendak menjaga subsidi tetap sesuai pagu anggaran, terbuka kemungkinan kontrol melalui mekanisme lain, yakni kenaikan harga BBM, pengendalian konsumsi BBM masyarakat, atau bauran dari opsi-opsi yang ada.
“Tidak mudah karena dampaknya [kebijakan terkait BBM] pasti juga kan ke inflasi, ke daya beli masyarakat, ke pertumbuhan ekonomi, jadi harus dijaga semuanya. Pemerintah sangat hati-hati. Ini prosesnya masih berjalan terus,” ujar Susi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika kondisi saat ini terus terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
"Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
