Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprediksi tekanan inflasi makin tinggi jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada keseluruhan 2022 dapat mencapai level 5,24 persen. Menurutnya, tingkat inflasi pada komponen inti yang sebelumnya diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran 2 hingga 4 persen, bisa naik hingga level 4,15 persen pada akhir 2022.
“Inflasi inti pada akhir tahun ini bisa sedikit lebih tinggi dari 4 persen, sekitar 4,15 persen. Dengan perkembangan itu, inflasi IHK di atas 5 persen atau 5,24 persen,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (23/8/2022).
Dia menjelaskan kenaikan harga komoditas global telah mendorong kenaikan inflasi yang tinggi pada komponen harga bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) hingga Juli 2022.
Tingkat inflasi harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah pada Juli 2022 masing-masing tercatat sebesar 11,47 persen dan 6,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Meski pemerintah telah menambah subsidi energi hingga Rp502 triliun, katanya, kenaikan BBM nonsubsidi turut memberikan andil pada kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah.
Baca Juga
Di sisi lain, Perry khawatir tekanan pada inflasi inti akan terus meningkat sebagai dampak dari rambatan kenaikan inflasi pangan dan harga yang diatur pemerintah.
Dia menuturkan perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen pada RDG Agustus 2022.
“Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food,” kata Perry.
Sumber: BPS
Subsidi Energi Jebol
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fakta-fakta terkait jebolnya subsidi energi sebesar Rp502 triliun yang telah dianggarkan pada APBN 2022.
Dia bahkan memperkirakan pemerintah harus nambah lagi anggaran subsidi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun. Meski demikian, dia mengaku penambahan subsidi tidak akan cukup jika tak dilakukan pembatasan.
"Nambah, kalau kita tidak menaikkan [harga] BBM. Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan. Tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun. Itu untuk subsidi tadi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG dan listrik," imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah dihadapkan pada tiga opsi atau skenario untuk mengatasi kondisi jebolnya anggaran subsidi energi.
Pertama, menaikkan anggaran subsidi hingga mendekati Rp700 triliun, seperti perhitungannya—yang akan membebani kondisi fiskal.
Kedua, mengendalikan volume konsumsi BBM, terutama pertalite dan solar. Sri Mulyani menyebut bahwa dalam opsi ini, akan terdapat ketentuan siapa yang bisa dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi, juga terdapat pembatasan berapa banyak pembelian BBM bersubsidi oleh setiap orangnya.
"Ketiga, naikkan [harga] BBM-nya," kata Sri Mulyani.
