Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Usul Pemerintah Ubah Skema Subsidi BBM Jadi BLT, Ini Alasannya

DPR menyarankan pemerintah mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa
Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meminta pemerintah untuk segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul disparitas harga yang lebar antara BBM subsidi dengan BBM industri.

Maman menyebut disparitas harga yang tertahan lebar itu bisa menyebabkan pasokan BBM bersubsidi tersalur tidak tepat ke kawasan industri. Menurutnya, penyesuaian harga BBM subsidi mesti dilakukan untuk mengatasi disparitas harga yang belakangan justru diserap industri.

“Dengan adanya disparitas harga yang tinggi antara harga BBM subsidi kurang lebih Rp5.000 dan industri Rp20.000 membuat bandit-bandit memanfaatkan narasi BBM subsidi di lapangan untuk mencuri hak rakyat,” kata Maman saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Melalui penyesuaian harga BBM subsidi, Maman berharap, disparitas harga dapat teratasi untuk menekan potensi penyaluran pasokan BBM yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.

Dia menyarankan pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi yang selama ini diletakkan pada barang atau komoditas kepada masyarakat melalui skema bantuan langsung tunai (BLT). Dengan demikian, dia berpendapat, beban subsidi energi tahun ini yang mencapai Rp502 triliun dapat tersalurkan langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Sudah saatnya kita mendorong metode subsidi yang tadinya ke produk kita ubah ke manusianya langsung, kita berikan kemampuan manusia untuk beli solar, BBM, kita langsung beri mereka,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada APBN 2022 akan habis karena tingginya tingkat konsumsi energi dan harga minyak global yang masih mahal.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dengan Menteri Keuangan, Selasa (23/8/2022). Dia memaparkan realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tingginya harga minyak global membuat pemerintah harus menaikkan subsidi energi hingga tiga kali lipat tahun ini, menjadi Rp502 triliun. Sayangnya, dana jumbo itu ternyata tidak cukup untuk menahan harga di tingkat masyarakat.

"Dengan harga BBM, minyak dunia yang terus menerus tinggi, Rp502 triliun diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi. Kami memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada tujuh bulan terakhir ini maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI, pada Selasa (23/8/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper