Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upaya penyediaan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) telah menyalurkan Rp97,44 triliun sejak tahun 2010 hingga Juni 2022.
Nilai FLPP tersebut telah berhasil membantu kepemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit di seluruh Indonesia. Tahun ini, program tersebut terus digulirkan dengan penyaluran Rp30 triliun dari APBN.
Adapun, dana tersebut disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) senilai Rp19,1 triliun dan ke PT Sarana Multigriya Finansial (Perseo) atau SMF sebesar Rp2 triliun.
Sementara itu, sisa dana lainnya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan SMF dan pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan program KPR FLPP dijalankan menggunakan pendanaan dari PMN dan dikombinasikan dengan penerbitan surat utang (leverage).
"Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah," kata Ananta, Senin (22/8/2022).
SMF dalam hal ini, membantu meringankan beban Kementerian Keuangan sebagai fiscal tools dengan mendanai 25 persen pendanaan KPR FLPP. Dengan begitu, pemerintah hanya perlu menyediakan 75 persen dari total dana FLPP dari semula mencapai 90 persen.
Di samping itu, SMF bersinergi dengan BLU PPDPP untuk menyalurkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur.
"Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya MBR. Di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengupayakan berbagai skema pendanaan untuk menekan backlog lewat penggunaan APBN, termasuk melalui FLPP.
Sri mengungkapkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya untuk memiliki hunian terjangkau yang ditargetkan tersalurkan kepada 200.000 unit rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
