Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran DPR akan berhati-hati dalam penganggaran terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang ditargetkan selesai pada Juni 2023.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut saat ini Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah menghabiskan hingga puluhan triliun rupiah.
"Pelik betul. Bayangkan sudah habis puluhan triliun rupiah malah ditinggalkan padahal penyelesaian Juni 2023," terang Said usai Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR-DPR, Selasa (16/8/2022).
Belum lama ini, Komisi VI menyetujui suntikan dana dari APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,1 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Untuk diketahui, BUMN transportasi tersebut merupakan leading consortium BUMN Indonesia pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Suntikan dana PMN ke KAI yakni untuk menambal biaya bengkak atau cost overrun dari Proyek Kereta Cepat, yang saat ini diidentifikasi total sebesar Rp16,8 triliun.
Said menyebut Banggar tengah membahas adanya asersi di luar pemberian PMN yang sudah disetujui pada Juli 2022 lalu. Menurutnya, akan ada Rp2,6 triliun pada asersi pertama, dan Rp3,1 triliun pada asersi kedua.
"Banggar lagi menimbang mana yang terbaik, tapi kalau polemik, ditinggalkan," ujar politikus PDIP tersebut.
Adapun, proyek tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2023. Saat ini, rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat telah dikirim dari China.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet mengatakan pengiriman menuju Indonesia dilakukan pada 5 Agustus lalu. Dwiyana mengatakan Proyek KCJB akan menjadi yang pertama kali di Asia Tenggara.
"KCJB sebagai pionir kereta cepat di Asia Tenggara sudah ditunggu masyarakat Indonesia. Proyek ini diharapkan membuat konektivitas Jakarta-Bandung semakin cepat," ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (5/8/2022).
