Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah mengandalkan proyek lumbung padi atau food estate untuk menjaga ketahanan pangan nasional dinilai hanya mengulangi kesalahan yang sama dari rezim-rezim sebelumnya. Food estate sudah diuji-cobakan beberapa kali tetapi hasilnya selalu nihil.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andres Santosa mengatakan sejak rezim Soeharto program food estate dengan nama proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kalimantan Tengah adalah contoh nyata. Menurutnya, proyek food estate tersebut justru berdampak pada kerusakan lingkungan dan hanya menguntungkan korporasi saja.
“Lalu kemudian gagal saja lahan gambut 1 juta hektar. Kita keluar Rp3 triliun untuk membangun dan untuk memulihkan lingkungannya keluar lagi Rp3 triliun. Pengusaha pengusaha yang terlibat ya sudah panen kayu, panen saluran, panen macem macem,” ujar Dwi dalam diskusi virtual “Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global", Selasa (9/8/2022).
Dwi menambahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun hadir program food estate Ketapang seluas 100.000 hektar, Bulungan 300.000 ha, dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE). “Itu bagi-bagi lahan saja untuk 37 investor. Kenyataannya nol besar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan pada masa Presiden Joko Widodo food estate dimulai dengan Merauke Integrated Rice Estate (Mire). Dia mengaku pernah diundang ke istana untuk membantu proyek tersebut.
“Presiden menyatakan akan mengembangkan 4,3 juta ha di Merauke. Saya tanyakan kalau 4,3 juta ha itu seluruh wilayah Merauke. Lalu kemudian diralat 1,2 juta ha, tiap tahun 250.000 ha per tahun. Hasilnya apa? Nol besar,” ungkap Dwi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengandalkan kehadiran Food Estate untuk memulihkan ketahanan pangan yang melemah akibat perubahan iklim ekstrem.
Dia menyebut, program food estate ini telah masuk dalam program strategis nasional 2022-2024, di mana memprioritaskan program peningkatan ketersedian akses dan kualitas konsumsi pangan.
"Pemerintah tengah mengembangkan food estate di dua wilayah yaitu Kalimantan Tengah sebesar 29.000 hektar dan Sumatera Utara sebesar 20.000 hektar," ujar Luhut dalam Rakornas BMKG, Senin (8/8/2022).
Selain dua daerah itu, Luhut menuturkan pemerintah juga tengah membidik lokasi lain untuk program food estate
Seperti di Papua seluas 210.000 hektar di NTT ada 10.000 hektar dan Sulawesi Tengah ada 15.000 hektar," ucap dia.
Luhut menambahkan, pemerintah juga mengajak investor dari luar negeri untuk mendanai pembangunan food estate ini. Beberapa nama telah dituju pemerintah mulai dari China, Belanda, dan Taiwan.
