Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menilai bahwa realisasi investasi di luar pulau Jawa tidak akan pernah bisa menyeimbangi pulau Jawa jika tidak terdapat langkah khusus, seperti melalui pemberian insentif dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam webinar Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook 2022: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahanan Geopolitik Pascapandemi pada Rabu (3/8/2022).
"Pada 2019, penanaman investasi di Pulau Jawa masih mencapai 53,7 persen dari total Rp809,6 triliun investasi. Menurutnya, kala itu investor memang lebih tertarik untuk berinvestasi di Jawa karena infrastruktur yang sudah lebih matang daripada wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," ujar Bahlil, Rabu (3/8/2022).
Sayangnya, dia mengatakan insentif yang ada saat itu masih berlaku rata sehingga investor yang memilih Jawa maupun luar Jawa akan memperoleh manfaat yang sama.
Bahlil menilai bahwa hal itu menjadi salah satu alasan kenapa penanaman investasi selalu tertuju ke wilayah pulau Jawa.
"Makanya ini, luar Jawa sampai ayam tumbuh gigi pun enggak bisa menyamakan [porsi investasinya dengan Jawa]," imbuhnya.
Baca Juga
Pemerintah berpandangan bahwa investasi tidak bisa terus menerus terfokus di Jawa. Presiden Joko Widodo pun menugaskan Bahlil untuk melakukan pemerataan investasi, dengan target awal meningkatkan porsi penanaman investasi di luar Jawa.
Menurut Bahlil, pemerintah pun mengubah ketentuan insentif, yakni manfaatnya akan lebih tinggi jika investor berinvestasi di luar pulau Jawa. Hasilnya cukup terlihat, pada 2020 porsi investasi di luar pulau Jawa mencapai 50,5 persen dan 2021 menjadi 52 persen. Realisasi tersebut, lanjutnya, sudah melebihi penanaman modal di pulau Jawa.
"Karena di Jawa ini infrastrukturnya sudah ada, energinya sudah ada, tenaga kerjanya etosnya baik. Jadi kalau kita kasih [insentif] yang sama tidak akan tercipta pemerataan," katanya.
