Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

NIK Gantikan NPWP Tak Dipahami, Jubir Menteri Sri Mulyani: Kehebohan Mendahului Substansi

Dari 27,5 persen responden memiliki NPWP, kurang sepertiga yang tahu bahwa NIK akan digunakan sebagai pengganti identitas pajak itu.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 31 Juli 2022  |  22:57 WIB
NIK Gantikan NPWP Tak Dipahami, Jubir Menteri Sri Mulyani: Kehebohan Mendahului Substansi
Petugas melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin (25/7/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Temuan lembaga survei Indikator menunjukkan kebijakan pemerintah mengenai peralihan nomor induk kependudukan (NIK) juga digunakan sebagai identitas pembayaran pajak dirasakan belum menyentuh lapisan masyarakat. 

 Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai beberapa kebijakan baru yang diterapkan pemerintah salah satunya NIK pengganti NPWP seringkali tidak dipahami secara utuh sehingga disalahpahami.

"Seringkali kehebohan itu mendahului substansi sehingga  banyak kebijakan  yang mestinya bagus ternyata  yang ditangkap publik  itu justru sentimen yang negatif," kata Prastowo dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar secara virtual, Minggu (31/7/2022).

Meski demikian, dia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak terus berupaya mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan baru dengan lebih baik, agar program termasuk peralihan NIK menjadi NPWP dapat diketahui oleh masyarakat dengan baik.

Komentar staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam bidang komunikasi tersebut datang untuk menanggapi hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Hasil pengumpulan data periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan melibatkan 1.246 sampel responden menunjukkan hanya 27,5 persen yang mengaku memiliki NPWP. 

Selanjutnya hanya 28,9 persen publik yang tahu bahwa NIK akan digunakan sebagai pengganti NPWP. Itu artinya, terdapat 71,1 persen publik yang tidak tahu kebijakan baru tersebut.

"Mohon maaf mas Pras [Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo], yang tahu hanya 28,9 persen diantara mereka yang punya NPWP," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Kendati demikian, kelompok yang memiliki NPWP dan pendapatan di atas Rp4 juta per bulan lebih banyak yang tahu mengenai kebijakan baru tersebut. yaitu 43,4 persen.

Namun secara keseluruhan, lanjut Burhan, pihaknya menemukan bahwa tingkat pengetahuan publik terkait penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP relatif rendah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak nomor induk kependudukan - NIK npwp
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top