Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Kementerian dan Lembaga pada semester I/2022 mencapai Rp483,7 triliun. Belanja jumbo ini sebagian besar diserap untuk kompensasi dan subsidi tarif listrik, BBM dan gas, serta Program Kartu Prakerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dana untuk kompensasi awalnya hanya Rp18,5 triliun namun anggarannya ditambah menjadi Rp275 triliun dengan persetujuan DPR yang kemudian dituangkan melalui Perpres 98/2022.
"Dari Rp18,5 triliun ditambah Rp275 triliun kita sudah bayarkan Rp104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Juli 2022, Rabu (27/7/2022).
Penambahan anggaran tersebut jelas dia dilakukan lantaran pemerintah menahan kenaikan harga listrik, minyak dan gas agar tidak diteruskan ke masyarakat. Sebab apabila di passthrough ke masyarakat, dikhawatirkan akan sangat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.
"Memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita yaitu Rp275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan Rp77 triliun. Jadi secara total hampir Rp350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, Gas dan listrik," katanya.
Sri Mulyani yang kerap dinobatkan sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik itu mengungkapkan, saat ini yang perlu diwaspadai dalam mengelola APBN bukan hanya kenaikan subsidi dari faktor harga. Kewaspadaan juga dilakukan seiring kenaikan pengguna.
Baca Juga
"Kalau kita perhatikan di 2022, yang kita waspadai tahun ini bukan hanya kenaikan subsidi karena faktor kenaikan harga, kita juga melihat adanya kenaikan subsidi dari faktor kuantitas," ujarnya.
BBM, solar, dan mitan mengalami kenaikan dari 6,5 juta Kl pada 2021 menjadi 7 juta kl pada Juni 2022. Selain itu, LPG 3 kg naik dari 3 jt MT ke 3,2 jt mt, Listrik bersubsidi dari 37,5 juta pelanggan naik ke 38,5 jt pelanggan, dan pupuk 3,8 juta ton naik menjadi 4,1 juta ton.
Kemudian, subsidi perumahan juga naik jumlahnya 54,5 ribu unit menjadi 63,2 ribu unit dan penyaluran KUR juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp123,3 triliun menjadi Rp179,3 triliun.
Belanja k/l lain yang cukup menonjol adalah pembayaran kartu prakerja dimana sudah disalurkan Rp5,6 triliun untuk 1,6 juta penerima yang mendapatkan kartu prakerja.
