Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kebijakan pemerintah justru menjadi tantangan terbesar terkait ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada kuartal kedua tahun ini.
Adapun, kebijakan yang masih menghambat kelancaran ekspor CPO antara lain tingginya pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK).
Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan saat ini pengaruh bayang-bayang resesi ekonomi global belum terlalu signifikan terkait ekspor CPO. Pasalnya, permintaan dunia masih tinggi.
“Sekarang kan pungutan ekspor US$200 [per ton CPO], bea keluar US$288. Kita minta kurangi jadi US$100 masing-masing. Sebenarnya permintaan CPO belum berkurang, meski ada penurunan harga,” ujar dia kepada Bisnis, Jumat (15/7/2022).
Selain PE dan BK, Fadhil juga meminta agar domestic price obligation [DPO] dan flush out [FO] dihilangkan. “Kalau DMO okelah. Tapi kalau DPO dan flush out lebih baik dihilangkan,” ucapnya.
Direktur Corporate Affairs Asian Agri itu beralasan kebijakan pemerintah tersebut terlalu membebani pengusaha dan petani sawit.
Sebagai perbandingan, tarif bea keluar ekspor CPO pada 1 Juli 2019 hanya sebesar US$50 per ton dengan harga CPO saat itu rata-rata US$453 per ton. Kemudian pada 1 Juli 2020, tarif bea keluar CPO naik menjadi US$55 per ton dengan harga CPO saat itu US$523 per ton.
Sebaliknya pada 1 Juli 2021, tarif bea keluar CPO melonjak tajam menjadi US$291 per ton, di saat harga CPO dunia mencapai US$723 per ton.
Akibatnya, stok CPO pun, kata Fadhil saat ini terlampau penuh. Menurut dia, stok CPO sekarang ini sekitar 6,3 juta ton. Padahal, biasanya normalnya 3,5 atau 4 paling ton.
“Dampak lainnya adalah, pabrik kelapa sawit pun banyak yang tutup lantaran stok penuh. Ada 123 PKS yang tutup sekarang,” ungkap Fadhil.
