Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Negara Maju Subisidi Nelayan dan Petani, WTO Malah Desak Indonesia Menghapusnya. Standar Ganda?

Negara maju terlebih dahulu menghentikan pemberian subsidinya kepada nelayan dan petaninya. Jangan ada standar ganda.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 16 Juni 2022  |  18:47 WIB
Negara Maju Subisidi Nelayan dan Petani, WTO Malah Desak Indonesia Menghapusnya. Standar Ganda?
Perahu nelayan di tengah laut. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah diminta tidak perlu khawatir dengan desakkan pengurangan subsidi oleh negara-negara maju dalam sidang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia justru harus terus mendukung nelayan dan petani agar menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

Ekonom pertanian dari IPB Bayu Krisnamurthi mengatakan Indonesia tidak perlu goyah membawakan kepentingan dalam negeri Indonesia dalam forum tersebut. Pasalnya, negara-negara maju pun tidak konsisten dengan apa yang mereka usulkan.

“Usulan pengaturan subsidi untuk pertanian dan perikanan itu sudah lama, kalau tidak salah sejak tahun 1990. Saya lupa persisinya. Itu dimulai dari negara maju. Tapi ternyata pelaksanaannya 20 tahun terakhir, negara maju tidak patuh. Jumlah subsidi negara maju seperti Amerika dan Eropa jauh lebih besar dari subsidi negara-negara berkembang,” kata Bayu saat dihubungi, Kamis (16/6/2022).

Dikatakannya, harusnya negara maju terlebih dahulu menghentikan pemberian subsidinya kepada nelayan dan petaninya. Dengan begitu pada waktunya negara berkembang sesuai jadwal bisa mengikuti.

“Kalau negara maju secara besar-besaran subsidi jumlah per petani, per produk negara maju masih sangat besar itu tidak fair bagi negara berkembang,” ujar Bayu.

Bayu mengatakan, pemerintah harus menjamin petani dan nelayan mendapat kesejahteraan yang memadai. Sebab, jika tidak mereka akan meninggalkan profesi tersebut dan berbahaya bagi sektor pangan tanah air.

“Jika mereka tidak diberikan insentif yang memadai akan beralih. Itu yang berbahaya,” ucapnya.

Meski begitu, Bayu berharap pemerintah terus menggunakan WTO untuk mereformasi sistem perdagangan dan perekonomian. Hal ini dimaksudkan supaya negara-negara adidaya tidak lagi menghegemoni perekonomian dan perdagangan dunia.

“Saya kira WTO sebagai multilateral harus kita gunakan, tapi harus direformasi agar bisa lebih membawakan perkembangan terbaru perekonomian global. Supaya negara maju Amerika Eropa tidak lagi menjadi penentu utama di dalam perekonomian,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 13 Juni 2022 kemarin hingga hari ini, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) alias Organisasi Perdagangan Dunia yang ke-12 telah berlangsung di Jenewa, Swiss. Konferensi multilateral yang mempertemukan perwakilan pemerintah seluruh anggota WTO ini akhirnya terselenggara setelah ditunda selama dua tahun akibat pandemi.

Dalam sidang WTO tersebut subsidi perikanan diusulkan negara maju, karena dianggap sebagai eksploitasi sumber daya kelautan. Negara berkembang seperti India, dan Indonesia tetap mempertahankan subsidi karena sektor perikanan dilakukan nelayan kecil bukan usaha skala besar.

Meskipun pada intinya, Indonesia sepakat dengan rencana pembatasan subsidi tetapi tetap diperlukan fasilitas pengecualian terutama kepada pengusaha perikanan skala kecil. Keputusan WTO akan disampaikan pada pukul 15.00 waktu Swiss atau pukul 21.00 WIB.

Indonesia sendiri telah resmi bergabung menjadi anggota WTO sejak tahun 1995 melalui peratifikasian perjanjian WTO dalam UU No. 7 tahun 1994.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top