Bisnis.com, JENEWA - Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss, yang sedianya ditutup Rabu (15/6/2022) waktu setempat, diundur menjadi Kamis (16/6/2022) sore.
Pengunduran jadwal sidang menteri WTO tersebut berkaitan dengan belum disepakatinya sejumlah isu krusial yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut, terutama terkait dengan isu pertanian dan subsidi perikanan.
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengungkapkan pembahasan sejumlah isu memang berlangsung cukup alot. Pasalnya, masih ada tarik-menarik kepentingan antaranggota WTO.
“Kemungkinan tidak semua isu yang menjadi substansi KTM ke-12 disepakati oleh anggota. Mungkin hanya beberapa saja,” ujar Djatmiko kepada Bisnis, Rabu (15/6/2022).
KTM ke-12 WTO membawa tujuh isu penting yang meliputi:
Pertama, WTO Response to the Pandemic.
Para anggota WTO sepakat bahwa pandemi merupakan isu yang menjadi concern bersama. Oleh karena itu, anggota WTO mengharapkan outcome mengenai peran WTO dalam menghadapi pandemi pada KTM ke-12 WTO. Pembahasan ini terkait Ministerial Declaration on WTO Response to the Covid-19 Pandemic. Konsep ini mencakup respons atas pada pandemi saat ini dan kesiapsiagaan pandemi di masa datang.
Baca Juga
Kedua, TRIPS Waiver.
TRIPS Waiver merupakan salah satu proposal yang dibahas di WTO untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Isu tersebut diprakarsai oleh India dan Afrika Selatan pada 2 Oktober 2020. Proposal ini mendorong negara anggota khususnya negara berkembang dapat mengambil peran untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan hambatan terkait kekayaan Intelektual pada medical products guna menjamin rantai suplai global. Hal yang ditangguhkan yaitu Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Perlindungan Informasi yang Tidak Diungkapkan untuk Penanganan Pandemi (komponen, metode dan sarana pembuatan produk Kesehatan dan Teknologi Covid-19)
Ketiga, Food Crisis.
Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi substansi dari isu tersebut, yakni deklarasi menteri terkait perdagangan dan keamanan pangan, kesepakatan menteri terkait pertanian, deklarasi menteri terkait larangan ekspor atau pembatasan ekspor terhadap foodstuffs yang diperoleh oleh World Food Programme (WFP) untuk tujuan non-commercial.
Keempat, Reformasi Pertanian.
Tiga pilar dalam isu tersebut adalah Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH), Special Safeguard Mechanism (SSM), dan Domestic Support.
Kelima, Subsidi Perikanan.
Pembahasan subsidi perikanan di WTO dilatarbelakangi desakan lembaga multilateral lainnya ke WTO untuk mengatur pemberian subsidi global perikanan tangkap yang menyebabkan overfishing dan overcapacity (OFOC) perikanan dunia.
Keenam, Moratorium Bea Masuk atas Transmisi Elektronik.
Work Programme on Electronic Commerce pertama kali dibentuk pada KTM ke-2 tahun 1998 dengan diadopsinya The Declaration on Global Electronic Commerce. WPE dibentuk untuk mengeksplorasi pembahasan aspek-aspek yang terkait dengan e-commerce.
Ketujuh, Reformasi WTO.
Pembahasan isu WTO Reform dimulai pasca KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina. Saat itu beberapa anggota WTO yang didominasi negara maju tidak puas atas fungsi-fungsi WTO yang kurang efektif.
.jpg?w=300&h=221)
