Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia membutuhkan dana Rp28.223 triliun untuk memenuhi target nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060.
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto menyebut sektor energi dan transportasi disebut menjadi biang kerok karena kebutuhan dananya yang paling besar.
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Tantangan Sektor Kelistrikan dalam Transisi Energi' yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia pada Kamis (9/6/2022).
Joko menjelaskan bahwa kebutuhan dana itu tujuh kali lipat lebih tinggi dari kalkulasi biaya untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions (NDC) pada 2030. Sayangnya, Indonesia baru mampu memenuhi 34 persen kebutuhan dana setiap tahunnya.
"Kalau bicara total kebutuhan dari net zero emission 2060 or sooner, itu hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan NDC 2030," kata Joko pada Kamis (9/6/2022).
Adapun, angka Rp28.223,5 triliun muncul atas hasil perhitungan BKF untuk dokumen Climate Change Fiscal Framework, sebagai pengembangan dari dokumen NDC. Pembaruan perhitungan itu tetap menunjukkan tren yang sama, yakni kebutuhan dana yang tinggi dengan fokus untuk menekan emisi karbon dari lima kategori sektor utama.
Baca Juga
BKF memerinci kebutuhan dana terbesar berasal dari sektor energi dan transportasi, yakni mencapai Rp26.601,3 triliun. Angka itu merupakan akumulasi kebutuhan dana dari saat ini hingga 2060, untuk menekan emisi karbon sektor energi dan transportasi di sisi hulu, antara, hingga hilir.
Di posisi kedua terdapat kebutuhan dana untuk sektor pengolahan sampah, yakni mencapai Rp829,8 triliun. Selanjutnya, terdapat sektor proses industri dan penggunaan produk (industrial processes and product use/IPPU) dengan kebutuhan dana mencapai Rp730,8 triliun.
Penurunan emisi karbon di sektor kehutanan tercatat membutuhkan dana hingga Rp70,14 triliun. Kemudian, sektor agrikultur mencatatkan kebutuhan dana Rp1,44 triliun.
Sebelumnya, pemerintah telah menghitung kebutuhan biaya untuk menekan emisi karbon pada 2018 hingga 2030 sesuai dokumen Second Biennial Update Reports (2nd BUR) 2018. Hasil perhitungannya, Indonesia membutuhkan dana Rp3.461 triliun untuk menurunkan emisi karbon sesuai target.
Perhitungannya diperbaharui melalui dokumen NDC dengan masuknya aspek strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050), untuk pencapaian net zero emission pada 2060 atau lebih awal. Kebutuhan dananya mencapai Rp3.779 triliun atau Rp343,6 triliun per tahunnya.
Kebutuhan dana tersebut ternyata meningkat pesat berdasarkan perhitungan dalam dokumen Climate Change Fiscal Framework. Pemerintah memperhitungkan kebutuhan biaya untuk investasi di berbagai sisi, mulai dari hulu, antara, hingga hilir dari sejumlah sektor.
