Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pemerintah tidak lagi fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur baru memasuki tahun politik menjelang Pilpres 2024.
Dia menilai pemerintah seharusnya melakukan audit terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah dikerjakan selama dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat ketimbang mengerjakan proyek infrastruktur yang baru.
“Saya sudah sarankan Menteri PUPR supaya melakukan audit infrastruktur, supaya diaduit semua pembangunan infrastruktur selama dua periode ini apakah berjalan baik, setengah baik, atau tidak baik,” kata Agus kepada Bisnis, Kamis (9/6/2022).
Agus mengatakan, proyek mangkrak tidak hanya sebagai julukan untuk proyek-proyek yang tidak selesai, tapi juga untuk proyek yang telah dibangun tapi belum beroperasi secara optimal.
Dengan demikian, audit tersebut digunakan untuk bisa mengoptimalkan infrastruktur-infrastruktur yang masih belum beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya.
“Memperbaiki infrastruktur yang belum berfungsi artinya misalnya pelabuhan ternyata belum ada akses jalan tol akses arteri itu dibangun boleh, tapi tidak membangun jalan tol baru misalkan Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi itu tidak usah, karena waktu tidak lagi mencukupi karena nanti kabinet baru akan punya yang lain,” ujarnya.
Baca Juga
Adapun, Kementerian PUPR menyatakan akan menyeleksi ribuan proyek infrastruktur baru yang akan dikerjakan agar tidak meninggalkan proyek mangkrak pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan pagu anggaran yang lebih rendah pada 2023 tidak berdampak terhadap penyelesaian proyek infrastruktur.
Adapun, pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2023 ialah Rp98,2 triliun. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2022 senilai Rp100,6 triliun.
“Tidak [berpengaruh], kita prioritaskan,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Basuki menyebut pada tahun depan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memulai pengerjaan proyek baru, tapi akan sangat selektif. Kementerian PUPR, lanjut Basuki, akan memilih proyek-proyek baru yang dari segi waktu dapat diselesaikan paling lambat pada semester I/2024.
“Makanya masih ada 3.500 paket, kalau yang multi years contract kan tidak perlu tender lagi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
