Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyeleksi 3.500 paket pekerjaan infrastruktur agar tidak meninggalkan proyek mangkrak pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan pagu anggaran yang lebih rendah pada 2023 tidak berdampak terhadap penyelesaian proyek infrastruktur.
Adapun, pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2023 ialah Rp98,2 triliun. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2022 senilai Rp100,6 triliun.
“Tidak [berpengaruh], kita prioritaskan,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Basuki menyebut pada tahun depan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memulai pengerjaan proyek baru, tapi akan sangat selektif.
Kementerian PUPR, lanjut Basuki, akan memilih proyek-proyek baru yang dari segi waktu dapat diselesaikan paling lambat pada semester I/2024.
Baca Juga
“Makanya masih ada 3.500 paket, kalau yang multi years contract kan tidak perlu tender lagi,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR mendapatkan Pagu indikatif Rp98,21 triliun pada 2023. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan usulan kebutuhan Pagu anggaran 2023 yaitu Rp159,62 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan pagu indikatif yang akan ditetapkan untuk tahun depan adalah senilai Rp98,21 triliun. Adapun, jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan usulan kebutuhan pagu indikatif tahun anggaran 2023 senilai Rp159,62 triliun.
Di samping itu, jumlah tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu indikatif pada 2022 senilai Rp100,6 triliun.
“Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan 18 April 2022, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2022 Rp98,21 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis (9/6/2022).
Basuki memaparkan dari Pagu Rp98,21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air akan mendapatkan alokasi Rp35,89 triliun, Ditjen Bina Marga Rp40,25 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp14,25 triliun, Ditjen Perumahan Rp5,94 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp530 miliar, dan dukungan manajemen Rp1,86 triliun.
Alokasi anggaran Ditjen Sumber Daya Air akan digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hekatare (ha), pembangunan pengerali banjir sepanjang 41 kilometer (km) dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3 per detik.
Ditjen Bina Marga akan menggunakan alokasi anggaran untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km antara lain Jalan Tol Serang-Panimbang, dan Jalan Tol Semarang-Demak.
Sementara itu, program prioritas lainnya adalah pembangunan jalan sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km. Lebih lanjut, anggaran di Ditjen Bina Marga juga akan digunakan untuk peningkatan aksesibilitas fly over/underpass/terowongan sepanjang 1.100 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, serta preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km.
Basuki menambahkan, untuk program prioritas di Ditjen Cipta Karya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter per detik, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 23.656 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2.
“Mohon bantuannya bahwa semua pekerjaan harus dapat kita selesaikan pada 2024, jadi ini juga menjadi pegangan kami dalam menyusun program 2023 dan 2024 nantinya,” ujar Basuki.
