Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian PUPR Siapkan 10 Proyek KPBU di 2023, Apa Saja?

Kementerian PUPR menyebut ada sekitar 10 proyek infrastruktur yang akan dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) pada 2023.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 09 Juni 2022  |  17:54 WIB
Kementerian PUPR Siapkan 10 Proyek KPBU di 2023, Apa Saja?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 10 proyek infrastruktur akan dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada tahun depan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp160 miliar untuk mengeksekusi sejumlah proyek, di antaranya proyek-proyek KPBU.

“Direktorat Pembiayaan Infrastruktur dilakukan tahap penyiapan KPBU di 10 proyek,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (9/6/2022).

Basuki memaparkan proyek KPBU yang tengah dalam tahap penyiapan di antaranya adalah proyek Bandung Intra Urban Toll Road, Bendungan Muara Juloi, Rusun TOD Maminasata dan SPAM Regional Petanglong.

Selain itu, Basuki mengatakan terdapat 16 proyek KPBU yang sedang tahap transaksi di antaranya adalah Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta, Rusun Cisaranben Bina Harapan Bandung, Bendungan Merangin, dan SPAM Regional Jatigede.

Diberitakan sebeulumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan Pagu indikatif Rp98,21 triliun pada 2023. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan usulan kebutuhan Pagu anggaran 2023 yaitu Rp159,62 triliun.

“Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan 18 April 2022, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2022 Rp98,21 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis (9/6/2022).

Basuki memaparkan dari Pagu Rp98,21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air akan mendapatkan alokasi Rp35,89 triliun, Ditjen Bina Marga Rp40,25 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp14,25 triliun, Ditjen Perumahan Rp5,94 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp530 miliar, dan dukungan manajemen Rp1,86 triliun.

Alokasi anggaran Ditjen Sumber Daya Air akan digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hekatare (ha), pembangunan pengerali banjir sepanjang 41 kilometer (km) dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3 per detik.

Ditjen Bina Marga akan menggunakan alokasi anggaran untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km antara lain Jalan Tol Serang-Panimbang, dan Jalan Tol Semarang-Demak. Sementara itu, program prioritas lainnya adalah pembangunan jalan sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km.

Lebih lanjut, anggaran di Ditjen Bina Marga juga akan digunakan untuk peningkatan aksesibilitas fly over/underpass/terowongan sepanjang 1.100 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, serta preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km.

Basuki menambahkan, untuk program prioritas di Ditjen Cipta Karya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter per detik, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 23.656 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2.

“Mohon bantuannya bahwa semua pekerjaan harus dapat kita selesaikan pada 2024, jadi ini juga menjadi pegangan kami dalam menyusun program 2023 dan 2024 nantinya,” ujar Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur apbn Kementerian PUPR KPBU
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top