Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan masih belum menerima alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan pihaknya telah menyusun dan meminta alokasi anggaran pembangunan IKN ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, hingga saat ini alokasi tersebut masih belum masuk ke dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.
“Di DIPA kita tidak ada, tapi kita harus sudah mempersiapkan dari 2022 sampai 2024,” kata Diana di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam waktu dekat Kementerian PUPR akan memulai proses lelang sejumlah paket pekerjaan seperti infrastruktur jalan, air, perumahan dan gedung-gedung perkantoran agar proses konstruksinya dapat dimulai pada tahun ini.
Untuk perkantoran, Kementerian PUPR akan mulai proses lelang untuk pembangunan istana negara terlebih dahulu karena telah melewati tahapan detail engineering design (DED).
Baca Juga
Menurutnya, untuk membangun istana negara diperlukan pengerjaan lahan terlebih dahulu mengingat kondisi di IKN yang tidak bisa langsung dilakukan proses konstruksi.
Adapun, Kementerian PUPR memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk memulai sejumlah pekerjaan di IKN pada tahun ini diperlukan anggaran sebesar Rp 2 triliun—Rp3 triliun.
“Perumahan dan kantor harus sudah ada dan akan dimulai tahun ini, yang jelas kita sudah meminta Kemenkeu, tapi dana itu belum masuk ke DIPA kita. Namun, kita sudah akan melakukan lelang dan diharapkan dalam waktu dekat dananya sudah ada,” ungkapnya.
