Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor Didin S. Damanhuri mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak siap untuk membiayai Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, hanya sekitar 10 persen dari APBN yang siap untuk membiayai IKN.
"Untuk membiayai IKN ini yang notabene untuk awal saja Rp46,6 triliun. Bayangkan itu hanya sekitar 10 persen yang siap APBN," kata Didin, mengutip kanal YouTube Achmad Nur Hidayat, Selasa (7/6/2022).
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan menerapkan skema refocusing hanya Rp4,6 triliun yang tersedia. Itu pun, kata dia, dengan terpaksa mengorbankan prioritas-prioritas pemerintah sendiri, dalam rangka pembangunan IKN.
Belum lagi, lanjutnya, ada isu-isu mengenai investor-investor yang hengkang dari pembangunan IKN. Dia menilai dari sisi finansial memang tidak siap untuk membiayai pembangunan IKN. Didin juga menyinggung utang pemerintah yang saat ini sudah mencapai Rp7.000 triliun.
"Utang pemerintah saja sudah Rp7.000 triliun sekian. Belum utang BUMN, utang dalam negeri dan lainnya. Jadi saya kira ini akan menjadi problem karena cicilan pokok bunga saja dalam APBN sudah menggerus katakanlah mendekati 40 persen," ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai ketahanan fiskal yang berkelanjutan atau fiscal sustainability jelas sudah dirontokkan jika pembangunan IKN dipaksakan.
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah berencana menyiapkan APBN 2023 senilai Rp367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. Kendati demikian, pemerintah belum memberikan informasi rinci mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk proyek IKN.
