Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal isu jebakan utang atau hidden debt di salah satu proyek infrastruktur Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Luhut menjelaskan hidden debt dapat terjadi untuk proyek dengan skema Government to Government (G to G). Sementara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung merupakan proyek infrastruktur dengan skema B to B atau business to business.
Tak hanya itu, Luhut juga kembali menegaskan bahwa utang yang dimiliki Indonesia saat ini adalah utang produktif. Luhut menegaskan tidak ada yang namanya hidden debt.
“Utang kita itu utang produktif. Kalau ada yang bilang hidden debt, kau datang kemari tunjukkin hidden debt-nya yang mana. Wong saya yang tangani,” kata Luhut, Rabu (25/3/2022).
Di sisi lain, Luhut membenarkan bahwa proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya tetapi tidak ada yang disebut dengan hidden debt. Meski demikian, dengan kondisi pembengkakan biaya yang dihadapi KCJB, dia menegaskan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan dan mulai tes uji coba pada November 2022.
“Hidden debt itu kalau G to G. Ini proyek B to B, nggak ada hidden debt. Bahwa ada overrun cost ya it happens. Kita nggak mau cari salah siapa kita selesaikan. Tertunda beberapa bulan pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung tapi akan kita mulai dan tes pada November 2022 ini,” tegasnya.
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyebut pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah senilai US$1,675 miliar atau setara dengan sekitar Rp24 triliun.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet mengatakan hasil pengkajian perusahaan tersebut lebih rendah dari hasil perhitungan awal sebelumnya US$2,8 miliar. Ke depannya, Dwiyana menyebut pengkajian pembengkakan biaya megaproyek tersebut akan terus dilakukan.
"Kita sudah mengusulkan ada cost overrun itu di angka US$1,675 billion [Rp24 triliun], itu pun dalam proses berikutnya masih akan kita koreksi. Jadi angka cost overrun itu berkembang, perhitungan awal itu malah sampai US$2,8 miliar," jelas Dwiyana, Selasa (12/4/2022).
Dwiyana mengatakan bahwa angka cost overrun diminta untuk terus diminimalkan, seperti permintaan Kementerian BUMN dan Komite Kereta Cepat. Angka cost overrun hasil kajian PT KCIC nantinya akan disampaikan kepada kedua lembaga tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, pengkajian pembengkakan biaya proyek kereta cepat juga dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Targetnya, hasil review BPKP sudah diberikan ke Komite Kereta Cepat pada sekitar akhir Maret lalu. Namun, hingga saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan masih menunggu hasil review diterima oleh Komite.
"Kita tunggu saja [hasil review BPKP]. Nanti kan akan diserahkan ke komite yang dipimpin oleh Pak Luhut. Nanti akan dibahas," jelas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri, Jumat (8/4/2022).
Kendati demikian, Dwiyana mengatakan saat ini BPKP telah memberikan hasil review kepada Kementerian BUMN, dan nantinya akan diberikan ke Komite Kereta Cepat, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Setelah itu, Dwiyana mengatakan cost overrun akan menjadi beban tanggungan dari kedua pemilik saham PT KCIC, yakni BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China yakni Beijing Yawan HSR Co.Ltd. Namun, dia mengungkap ada kemungkinan pembiayaan cost overrun bisa dilakukan dengan mengajukan kredit kepada China Development Bank (CDB), yang memang sudah terlibat dalam pendanaan proyek kereta cepat.
"Memang kalau ada biaya yang bertambah dari initial budget itu jadi tanggung jawab shareholder PSBI dan Beijing Yawan. Setelah melihat kalkulasi besaran biaya tambahannya, itu mungkin melihat bahwa perlunya dilibatkan pihak lain untuk mendapatkan sumber pendanaan. Mungkin kita bisa sampaikan lagi ke CDB untuk jadi lender terkait dengan adanya penambahan biaya," jelas Dwiyana.
Berdasarkan catatan Bisnis, biaya awal pembangunan Kereta Cepat ini sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun.
Adapun, saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung telah berjalan 80 persen hingga saat ini. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menargetkan moda transportasi tersebut bisa mulai beroperasi pada Juni 2023.
Dia menjamin tidak ada yang namanya utang tersembunyi. Luhut menjelaskan semua pinjaman yang dilakukan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah untuk kebutuhan produktif. Utang pun dilakukan secara business to business alias antar perusahaan bukan antar pemerintah.
