Bisnis.com, JAKARTA – Masalah penurunan produksi yang terjadi di Wilayah Kerja (WK) Mahakam dan Merakes membuat pasokan gas untuk Kilang Bontang mengalami ketidakpastian.
Hal tersebut bahkan menimbulkan potensi pembatalan pengiriman kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke sejumlah pelanggan tahun ini.
Berdasarkan riset yang dirilis oleh Wood Mackenzie menyebutkan bahwa Kilang Bontang tengah mengalami ketidakpastian pasokan gas, karena adanya masalah penurunan produksi di sejumlah wilayah kerja, yakni Eni Merakes, Pertamina Offshore Mahakam, Pertamina Kalimantan Timur untuk lapangan Attaka, dan juga WK Sanga-sanga.
“Pelanggan sudah diminta untuk adanya penangguhan atau pembatalan kargo tahun ini,” kata Vice Chairman Energy-Asia Pacific Wood Mackenzie Gavin Thompson dalam risetnya yang dikutip pada Kamis (27/1/2022).
Untuk mengatasi masalah penurunan produksi tersebut, kata dia, pemerintah telah memberikan insentif fiskal pada tahun lalu kepada sejumlah lapangan, seperti Offshore Mahakam.
Dengan adanya kenaikan harga komoditas LNG dan pemberian insentif itu, maka seharusnya Pertamina dapat meningkatkan jumlah pengeboran untuk menahan penurunan produksi yang cukup besar di Mahakam.
Baca Juga
Sementara itu, masalah produksi di Merakes juga memberikan pengaruh terhadap rencana Eni untuk meningkatkan pasokannya ke Bontang pada 2023.
Gavin menilai bahwa jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka Eni harus memilih antara infill drilling di Jangkrik untuk menahan penurunan produksi atau meningkatkan kinerjanya ke depannya.
Di sisi lain, untuk mengatasi ketidakpastian pasokan di Kilang Bontang, salah satu harapannya adalah dengan segera dituntaskannya nasib proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) oleh Chevron. Pelepasan saham Chevron yang sejak 2019 telah ditawarkan harus bisa segera diselesaikan.
“Kesepakatan yang realistis diperlukan tahun ini untuk gas IDD agar menggantikan penurunan produksi di Bontang sebelum akhir dekade ini. Masih banyak yang harus dilakukan, termasuk kesepakatan harga, persetujuan pemerintah untuk perpanjangan PSC, dan otorisasi,” jelasnya.
Berdasarkan proyeksi Wood Mackenzie, negara Asia akan mendominasi permintaan LNG secara global sampai dengan 2050 mendatang. Tren permintaan LNG di region Asia diproyeksikan terus meningkat mulai dari tahun lalu.
Pada 2020, mayoritas permintaan LNG berada di kawasan Asia dengan permintaan sekitar 250 mmtpa dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 350 mmtpa. Pada 2050, Wood Mackenzie memproyeksikan permintaan LNG secara global akan mencapai sekitar 800 mmtpa, dan 600 mmtpa di antaranya merupakan permintaan untuk kawasan Asia.
Gavin menuturkan, pertumbuhan permintaan itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan penggunaan gas pada masa transisi, dan dekarbonisasi. Namun, proyeksi pertumbuhan permintaan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan untuk pengembangan sumber daya gas yang ada.
“Dengan harga LNG pada tingkat rekor tertingginya, dan pembeli Asia yang haus akan kontrak baru, maka untuk memenuhi permintaan yang melonjak, mengapa proyek LNG di kawasan ini tidak menjadi yang pertama untuk investasi?” ucap Galvin.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sepanjang tahun lalu penyaluran gas bumi tercatat sebanyak 5.684 BBtud. Pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik mendapatkan porsi 66 persen atau sekitar 3.752,7 BBtud, sedangkan untuk ekspor sebanyak 1.931,3 BBtud.
Industri tercatat sebagai penyerap gas bumi paling besar di dalam negeri, dengan porsi 27,69 persen, diikuti oleh sektor pupuk 12,33 persen, kelistrikan 11,9 persen, domestik LNG 8,86 persen, domestik LPG 1,54 persen, city gas 0,14 persen, dan BBG 0,07 persen.
Sementara itu, porsi ekspor masih tercatat menjadi penyerap terbesar kedua untuk gas Indonesia, khususnya ekspor LNG, dengan porsi 21,56 persen, serta ekspor gas bumi sebesar 12,98 persen.
Pemerintah menyebut, gas bumi masih menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri sampai dengan 2050. Namun, minimnya infrastruktur gas bumi menjadi salah satu kendala yang membuat serapan domestik menjadi sulit.
Pemerintah akan mengembangkan infrastruktur gas bumi dengan target penyambungan jaringan pipa transmisi gas di Jawa dan Sumatera, serta penyediaan gas di wilayah-wilayah sesuai rencana RUPTL.
Upaya yang dilakukan berupa pembangunan pipa gas Cirebon–Semarang sepanjang 260 km, pipa gas Dumai–Sei Mangkei 360 km, dan membangun mini regas, serta FSRU/FSU dan FRU.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan gas di Indonesia Timur yang akan digunakan untuk mengonversi penggunaan diesel pada pembangkit listrik, maka akan dilakukan dengan mini regas LNG.
