Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Besaran Bagi Hasil Jasa Parkir, Kemendag: Itu Business to Business

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono mengatakan bahwa kementeriannya belum berencana untuk mengatur ketetapan persentase bagi hasil uang parkir antara pemilik lahan dan operator.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 27 Januari 2022  |  07:50 WIB
Parkir Sepeda Motor.  - ANTARA
Parkir Sepeda Motor. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono mengatakan bahwa kementeriannya belum berencana untuk mengatur ketetapan persentase bagi hasil uang parkir antara pemilik lahan dan operator.

Veri beralasan, polemik yang berkaitan dengan besaran persentase bagi hasil itu sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar atau business to business (B2B).

“Kami Kemendag tidak masuk ke wilayah itu, tidak ada rencana ke sana, concern kami lebih ke perlindungan konsumen, seperti kehilangan barang itu tidak boleh lagi,” kata Veri melalui sambungan telepon, Rabu (26/1/2022).

Kendati demikian, Veri mengakui, ada ketimpangan persentase bagi hasil antara perusahaan pengelola parkir dan pemilik lahan. Hanya saja, dia menegaskan, Kementeriannya tidak berencana untuk mengatur ketetapan persentase bagi hasil tersebut.

“Kami belum punya rencana untuk mengatur itu, menurut kami itu di luar kewenangan kami, concern kami pada perlindungan konsumen saja, bersama dengan perjanjian-perjanjian lain,” kata dia.

Sebelumnya, Indonesia Parking Association (IPA) mengatakan bahwa perusahaan pengelola parkir membutuhkan waktu 2–3 tahun untuk dapat memulihkan kembali arus kas yang terkontraksi lebar akibat pandemi.

Selain itu, kerja sama bisnis dengan pemilik lahan masih terbilang timpang untuk keberlanjutan usaha operator.

Ketua IPA Rio Octavian mengatakan, sistem bagi hasil dengan pemilik lahan cenderung tidak menguntungkan bagi operator. Skema yang baku belakangan ini, pemilik lahan mendapat 90 persen jatah pendapatan parkir yang dihimpun dari konsumen, sedangkan sisanya menjadi hak operator.

“Operator parkir hanya terima 10 persen, bahkan kurang. Yang umum 6 persen, ada juga 2 persen untuk perusahaan parkir besar tidak masalah, tapi ini akan mematikan perusahaan parkir rintisan,” kata dia.

Dengan demikian, dia meminta, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan untuk mengintervensi besaran bagi hasil antara pemilik lahan dan operator.

Selama ini, kata dia, besaran bagi hasil diserahkan pada mekanisme pasar yang belakangan merugikan perusahaan parkir kecil karena kalah bersaing.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendag parkir pengelola parkir
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top