Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengelola Parkir Keluhkan Kalkulasi Bagi Hasil, Ini Jawaban APPBI

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan persentase bagi hasil uang parkir bagi perusahaan operator terbilang kecil karena pengelola parkir tidak ikut serta menanggung pembiayaan investasi yang relatif besar.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 27 Januari 2022  |  07:29 WIB
Ilustrasi. Mobil meninggalkan pelataran parkir IRTI Monas di Jakarta, Jumat (5/3/2021). Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba pemberian insentif parkir untuk kendaraan yang telah lulus uji emisi sebagai persiapan penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. - ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ilustrasi. Mobil meninggalkan pelataran parkir IRTI Monas di Jakarta, Jumat (5/3/2021). Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba pemberian insentif parkir untuk kendaraan yang telah lulus uji emisi sebagai persiapan penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. - ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan persentase bagi hasil uang parkir bagi perusahaan operator terbilang kecil karena pengelola parkir tidak ikut serta menanggung pembiayaan investasi yang relatif besar.

“Pengelola parkir tidak ikut serta dalam menanggung pembiayaan investasi yang nilainya sangat besar, seperti biaya pembangunan dan biaya pengadaan tanah yang tentunya sangat besar sekali, apalagi jika berlokasi di DKI Jakarta,” kata Alphonsus melalui pesan WhatsApp, Rabu (25/1/2022).

Selain itu, Alphonsus menambahkan, pengelola parkir sebagai penyedia jasa tidak ikut menanggung beban operasional pengadaan infrastruktur hingga perawatan tempat parkir tersebut. Alasannya, kata dia, beban operasional itu akan diperhitungkan dalam biaya operasi pengelolaan parkir.

Selain itu, dia mengatakan, perusahaan pengelola parkir tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam risiko usaha, seperti peningkatan jumlah parker, serta potensi kerugian akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir.

“Besar kecilnya imbalan jasa pengelolaan parkir tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Parking Association (IPA) mengatakan, perusahaan pengelola parkir membutuhkan waktu 2–3 tahun lagi untuk dapat memulihkan kembali arus kas yang terkontraksi lebar akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kerja sama bisnis dengan pemilik lahan masih terbilang timpang untuk keberlanjutan usaha operator.

Ketua IPA Rio Octavian menuturkan, sistem bagi hasil dengan pemilik lahan cenderung tidak menguntungkan bagi operator. Skema yang baku belakangan ini, pemilik lahan mendapat 90 persen jatah pendapatan parkir yang dihimpun dari konsumen, sedangkan sisanya menjadi hak operator.

“Operator parkir hanya terima 10 persen, bahkan kurang. Yang umum 6 persen, ada juga 2 persen untuk perusahaan parkir besar tidak masalah, tapi ini akan mematikan perusahaan parkir rintisan,” kata dia.

Dengan demikian, dia meminta, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan untuk mengintervensi besaran bagi hasil antara pemilik lahan dan operator tersebut.

Selama ini, kata dia, besaran bagi hasil diserahkan pada mekanisme pasar yang belakangan merugikan perusahaan parkir kecil karena kalah bersaing.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

parkir pengelola parkir
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top