Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rencana perpanjangan penyaluran insentif fiskal untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) otomotif dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan.
"Untuk PPnBM mobil belum diputuskan. Bapak Presiden minta dikaji lagi. Terutama, tentu, dikaitkan dengan demand-nya apakah sudah meningkat cukup bagus. Jadi kita akan lihat," jelas Sri Mulyani pada awak media di kantor DJPK Kemenkeu di Jakarta, Jumat (31/12/2021).
Sri Mulyani mengatakan bahwa insentif pajak yang akan disalurkan segera dan sudah disetujui adalah PPN DTP properti. Pertimbangannya, tambah Sri Mulyani, karena sektor konsumsi yang belum kuat hingga saat ini. Di sisi lain, sektor manufaktur dan perdagangan dinilai sudah bergerak cukup kuat sejalan dengan pemulihan ekonomi.
"Jadi kita akan menggunakan instrumen itu secara selektif. Maka itu untuk PPN rumah akan kita perpanjang, tapi akan kita lihat aturannya dituangkan ke PMK baru," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap adanya rencana untuk menggulirkan empat program PEN 2022 di awal tahun dengan front-loading. Beberapa program tersebut meliputi subsidi bunga KUR 3 persen, bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung, PPN DTP properti, dan PPnBM otomotif.
Kendati demikian, hanya tiga program saja yang disebut sudah mendapatkan lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo, untuk langsung digulirkan awal tahun. PPnBM otomotif bukan termasuk salah satunya.
Baca Juga
Bendahara negara mengatakan program yang nantinya akan digulirkan sedini mungkin pada awal 2022, dalam skema PEN, meliputi serangkaian bantuan sosial untuk masyarakat. Hal ini guna menstimulasi demand masyarakat. Bantuan subsidi KUR 3 persen dan bantuan untuk PKL dan warung juga akan diprioritaskan untuk digulirkan awal tahun 2022.
"Mungkin dari sisi eksekusinya akan dibuat seawal mungkin di Januari 2022, itu adalah bansos-bansos yang sudah standar, untuk PKL, dan juga kredit usaha yaitu KUR dalam hal ini," terang Sri Mulyani.
Untuk penyaluran subsidi KUR, penyaluran akan dilangsungkan selama enam bulan pertama 2022. Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah meminta kepada para pihak perbankan untuk tidak mengalihkan para debitur kredit biasa ke KUR.
"Karena bukan itu tujuannya, tapi mencari peminjam baru. Agar, lebih banyak usaha kecil yang bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah," tambahnya.
Adapun, anggaran program PEN 2022 akan diteruskan di tahun baru dengan jumlah pagu mencapai Rp414 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa seperti halnya 2021, jumlah anggaran ini masih bersifat subject-to-change dengan melihat perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
Anggaran PEN 2022 masih akan difokuskan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan program peningkatan pemulihan ekonomi.
