Sri Mulyani Pantau Pencairan Dana PEN dan APBN 2021 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memantau proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada akhir tahun anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.

KPPN Jakarta VII menjadi KPPN yang melakukan pencairan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terbesar di seluruh Indonesia, di antaranya pengadaan vaksin hingga penanganan pasien Covid-19. 

"Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN sampai nanti insyaAllah pada tanggal 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik. Penerimaan sudah di atas target, tantangannya sekarang adalah pada sisi belanja," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/12/2021). 

Meski dalam situasi pandemi, Sri Mulyani menilai pencairan anggaran harus dijalankan dengan berkualitas, tepat, dan akuntabel, sehingga tidak hanya asal belanja dan mengeluarkan uang. 

Pasalnya, kata dia, APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja. 

"Instrumen APBN harus dijaga dan terus dikelola dengan amanah, baik, penuh integritas, dan profesionalisme dalam melayani," jelasnya. 

Hingg 24 Desember 2021, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9 persen dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun. Realsiasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp756,9 triliun.

Sementara, realisasi program PEN sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 adalah sebesar Rp535,38 triliun atau 71,88 persen dari pagu, di mana sebagian besar dari program tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani lewat KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia.

"KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta secara khusus memegang peran yang penting dan strategis karena Rp2.166 triliun atau 77,8 persen dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola di KPPN ini," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News