Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lambat berdampak negatif pada pemulihan ekonomi di daerah.
Hingga 5 November 2021, realisasi PEN masih berada di kisaran 61,3 persen. Pertumbuhan realisasi yang dilaporkan secara berkala oleh pemerintah pun tidak menunjukkan kecepatan yang signifikan. Per 2 Desember 2021, realisasi baru mencapai 67,19 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
"Artinya apa? Padahal, daya serap anggaran ini menjadi salah satu stimulus bagi perekonomian daerah," kata Analis Kebijakan KPPOD Sarah Hasibuan pada webinar, Kamis (23/12/2021).
Berdasarkan kluster anggaran, penyerapan tertinggi ada pada kluster insentif usaha yang hampir mencapai 100 persen (per 17 Desember sudah melampaui 100 persen. Sebaliknya, penyerapan terendah pada dukungan UMKM dan korporasi yang belum mencapai 50 persen.
"[Kluster] yang membutuhkan PR banyak itu dukungan UMKM dan korporasi. Realisasinya masih sangat minim di bawah 50 persen. Padahal sektor ini kan sangat krusial dan vital sebagai penyokong ekonomi daerah," jelas Sarah.
Realisasi anggaran PEN yang rendah secara umum, kata Sarah, erat kaitannya dengan kendala dalam pendataan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data misalnya untuk kemiskinan, penerima bantuan sosial, dan pelaku UMKM.
Baca Juga
Penyerapan anggaran yang rendah juga disebabkan oleh pola penganggaran yang berbeda di daerah-daerah. "Akibatnya pemda takut untuk mengalokasikan anggaran [dengan alasan] takut melakukan kesalahan administrasi yang ribet," tambahnya.
Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran PEN per 17 Desember mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu. Dia mencatat ada dana sisa Rp210 triliun yang belum dibelanjakan.
"Kita sudah terus koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisir. Kalaupun tidak mampu maka akan dikembalikan dananya di dalam APBN," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/12/2021).
