Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

'Tax Amnesty Jilid II' Berlaku 10 Hari Lagi, Bagaimana Kesiapan Pemerintah?

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), program PPS mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Wajib pajak berkesempatan menyampaikan asetnya yang belum masuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 22 Desember 2021  |  08:42 WIB
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Bisnis - Abdullah Azzam
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Program pengungkapan sukarela atau PPS, yang sering disebut tax amnesty jilid II, akan berlaku dalam 10 hari ke depan. Perangkat regulasi dan sistem informasi sudah ada dalam tahap finalisasi.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), program PPS mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Wajib pajak berkesempatan menyampaikan asetnya yang belum masuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Menurutnya, 10 hari menjelang mulainya PPS, pemerintah melakukan finalisasi aturan turunan terkait program tersebut dari UU HPP. Berbagai ketentuan perpajakan memiliki masa pemberlakuan yang berbeda-beda, sehingga aturan PPS yang berlaku paling awal akan segera terbit.

"Implementasi PPS, proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan [PMK] sedang dalam penyelesaian. Kalau sudah diundangkan segera akan kami sampaikan kepada masyarakat secara umum," ujar Suryo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/12/2021).

Selain payung regulasi, Suryo pun menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur digital perpajakan untuk PPS. Program itu akan dilaksanakan secara digital, yakni melalui aplikasi khusus PPS

"Dalam bulan ini kami melakukan user acceptment test, sebelum go live digunakan. Rencananya tahun ini kami akan deploy aplikasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Suryo menjelaskan bahwa akan terdapat 43 aturan pelaksana dari UU HPP, yang terdiri dari delapan peraturan pemerintah (PP) dan 35 PMK. Aturan terkait PPS merupakan salah satu di antaranya.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut. Suryo menilai bahwa aturan tersebut harus meningkatkan kinerja perpajakan sekaligus tetap menjaga pertumbuhan dunia usaha.

“Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP,” ujar Suryo.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengusaha Tax Amnesty UU HPP
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top