Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikannya satu paket perizinan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.
“Ketika [pengurusan] izin eksplorasi, mereka akan terima izin operasi produksi nanti akan dibuat jadi satu izin, kecuali perusahaan tidak melanjutkan eksplorasi. Jadi bisa kurangi waktu untuk mendapatkan izin tersebut,” katanya saat webinar The 9th US-Indonesia Investment Summit, Rabu (15/12/2021).
Awalnya, kata dia, pemerintah memisahkan dua izin berbeda untuk eksplorasi dan produksi. Akan tetapi, saat ini Kementerian akan mempersingkat perizinan tersebut.
“Jadi kami akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin tersebut, dan kami akan memberi peluang, dalam hal ini perusahaan pertambangan,” terangnya.
Lebih lanjut, industri pertambangan disebut mengalami peningkatan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. Target produksi tahun ini bahkan ditambah pada tengah tahun dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton.
Kendati demikian, Ridwan menyebut, investasi di sektor pertambangan masih belum sesuai harapan. Catatan terakhir Kementerian, investasi yang masuk pada sektor mineral dan batu bara mencapai US$2,7 miliar pada kuartal III/2021, atau 62,7 persen dari target US$4,3 hingga akhir tahun.
Ridwan pun menyebut, pemerintah terus mendorong penghiliran dari sektor minerba. Secara total, pemerintah membidik target pembangunan 54 smelter hingga 2024. Sebagian di antaranya sudah beroperasi.
Eksekutif, kata dia, juga akan mendorong investasi di bidang proses pemurnian di Indonesia dari luar negeri. Kerja sama internasional terus dijalankan, termasuk pada sektor pembiayaan.
