Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Susun Kerangka Fiskal Perubahan Iklim, Ini Bocorannya

Kerangka fiskal perubahan iklim akan memberikan jalan lebih luas dalam upaya transisi energi. Seperti diketahui, RI membidik membidik status sebagai negara netral karbon pada 2060. 
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 24 November 2021  |  20:11 WIB
Ilustrasi Climate Change.  - www.iop.harvard.edu
Ilustrasi Climate Change. - www.iop.harvard.edu

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan tengah menyusun climate change fiscal framework (CCFF) untuk merumuskan kebijakan fiskal terhadap pendanaan perubahan iklim. 

Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan jalan lebih luas dalam upaya transisi energi. Seperti diketahui, RI membidik membidik status sebagai negara netral karbon pada 2060. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan bahwa kerangka ini diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih menyeluruh dan komprehensif menanggapi isu perubahan iklim. 

“Sehingga bisa mencapai NDC dan net zero emission dengan lebih baik dari segi waktu maupun biaya,” katanya saat webinar Indo EBTKE Conex 2021, Rabu (24/11/2021). 

Dia menyebutkan bahwa CCFF ini penting untuk memperkuat fungsi kebijakan fiskal dalam pendanaan. Kemudian untuk mendukung komitmen nasional dalam menjalankan strategi yang ada. 

Selain itu, CCFF diyakini akan menjadi motor penggerak untuk memobilisasi dana publik dan swasta lebih baik. Saat ini diakuinya bahwa strategi ini masih berjalan secara optimal. 

“Kemudian untuk menguatkan kerangka kelembagaan pendanaan perubahan iklim nasional,” terangnya. 

Lebih lanjut dalam strategi pendanaan ini akan meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan dana publik baik bersumber dari domestik maupun internasional. Kerangka ini juga akan menyediakan opsi untuk menyediakan climate finance governance. 

“Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] mengatakan bahwa transisi energi ini harus adjust dan affordable, harus adil dan harus bisa dibayar oleh berbagai jenis financing,” terangnya.

Sementara itu, CEO Subholding Power & NRE PT Pertamina (Persero) Dannif Danusaputro mengatakan investasi terhadap pengembangan energi baru terbarukan naik hingga 8 kali lipat sejak 15 tahun terakhir.  

Kondisi ini terjadi seiring dengan komitmen dunia untuk mencapai netral karbon dalam tuga hingga empat dekade mendatang. Setidaknya terdapat 121 negara ditargetkan mencapai netral karbon pada 2050. 

Kemudian pada 2060 diprediksi 4 negara mencapai NZE dan disusul India bersih dari emisi karbon pada 2070. Namun begitu, dia menyebut konsumsi energi fosil masih akan tetap terjadi pada tahun-tahun tersebut. 

“Untuk menjadi karbon netral, yang dilakukan adalah eksekusi proyek yang tidak menghasilkan karbon harus lebih besar dan proyek yang mengganti menjadi dekarbonisasi. Fosil tidak akan zero memang, jadi ini tantangan,” terangnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertamina fiskal energi terbarukan netral karbon
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top