Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi di sektor logistik turut menyukseskan program Zero Odol 2023.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan kebijakan pembatasan berat dan dimensi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan masih belum diterapkan secara ketat.
Padahal, katanya, telah diterapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.27/2016 dan telah diubah menjadi Permenhub No.103/2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.
"Masih banyaknya kendaraan Odol [over dimension overloading] yang menyeberang menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Hal itu tentu sangat membahayakan," ujar Khoiri dalam Musyawarah Nasional (Munas) Gapasdap IX, dikutip Jumat (22/10/2021).
Mengingat dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Khoiri mengajak mereka selaku pihak yang terlibat dalam sektor logistik untuk dapat bekerjasama mewujudkan Indonesia bebas Odol tanpa harus menunggu hingga 2023.
"Saya juga sangat mengimbau pada teman-teman di sektor logistik, dari Organda dan juga Aptrindo kiranya mohon bisa mendukung kami sehingga meskipun ada permintaan dari kementerian lain untuk [zero odol] ini diundur sampai 2023, namun marilah kita bersama berjuang agar keselamatan transportasi yang disebabkan Odol ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Baca Juga
Kendati begitu, dalam pembukaan Munas yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Khoiri menyampaikan apresiasi secara khusus atas upaya pemerintah memberantas Odol yang telah menjadi masalah selama puluhan tahun.
"Di masa kepemimpinan Dirjen Perhubungan Darat saat ini, masalah Odol beliau bukan hanya merencanakan namun juga mengimplementasikan di lapangan dan sudah mulai memberikan garis pada truk-truk yang Odol. Bahkan melakukan pemotongan secara langsung," tambah Khoiri.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan saat ini sejumlah perusahaan anggotanya tengah menyusun sistem keselamatan usaha termasuk sistem manajemen keselamatan (SMK) yang terus didorong oleh pemerintah.
Meski begitu, dia menyayangkan pengawasan yang dilakukan terkait kendaraan Odol saat ini belum komprehensif. Padahal, Indonesia memiliki jalan nasional, jalan tol, jalan arteri, hingga penyeberangan.
"Namun yang penyeberangan ini kan nggak tersentuh. Padahal kan truk yang nyeberang harus ditimbang dulu," katanya dalam webinar bertajuk Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan, Kamis (23/9/2021).
Menurut Gemilang, banyak sekali truk atau kendaraan barang yang kelebihan muatan tetapi seringkali lolos dari penindakan petugas. Alhasil, pemilik barang tidak khawatir meski tetap bersiap membayarkan denda bila terjadi penilangan.
"Ini saya juga bingung sistem kita ini nggak bisa menangkap yang [melanggar] begitu apa bagaimana sehingga pemilik barang ini menyuruh kami angkut saja, nanti kalau ada dendanya serahin ke kami," ujarnya.
Lebih lanjut dia juga menyoroti standar atau unsur keselamatan tentunya juga dimiliki para pelaku industri. Sayangnya, hal itu tidak pernah menjadi bahan kajian untuk melakukan penekanan Odol.
Sementara itu Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Suharto mengaku tidak akan tebang pilih dalam penindakan Odol. Upaya yang dilakukan di jalan juga akan dilakukan di penyeberangan.
Dia menyadari bahwa penyeberangan merupakan jembatan dari satu jalan darat sampai ke daratan berikutnya sehingga secara regulasi akan diberlakukan sama.
"Makanya di jalan tol akan kita terapkan terkait regulasi untuk Odol-nya seperti apa, di non tol atau arteri juga seperti apa termasuk di penyeberangannya. Kita sudah membentuk komitmen bersama bahwa nantinya kita akan terus bergerak memperbaiki kondisi yang ada menuju Zero Odol 2023," imbuhnya.
