Bisnis.com, JAKARTA – Maraknya kendaraan truk dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL) dinilai menjadi salah satu penyebab rel ganda kereta api belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Menurutnya, saat ini angkutan barang didominasi oleh moda transportasi darat berbasis jalan raya.
“Kementerian Perhubungan akan melakukan Zero ODOL 2023, tetapi ini tidak mudah karena waktu tersisa 1,5 tahun. Di sisi lain, belum banyak yang bisa memindahkan [muatan] ini secara real, sehingga rel ganda yang sudah terbangun oleh Ditjen Perkeretaapian belum sepenuhnya termanfaatkan,” ujarnya dalam webinar Jelajah KAI, Selasa (5/10/2021).
Melihat kondisi sektor angkutan barang saat ini, Djoko menyebut, beban masih banyak terjadi di jalan raya. Maka dari itu, dia menilai, perlu adanya kesetaraan barang yang diangkut di jalan raya dan jalan rel.
“Selama ini kan masih dikenakan PPN 10 persen dan TAC [Track Access Charge]. Mungkin untuk sementara waktu ini bisa dihilangkan. Namun, ini memang harus ada diskusi khusus dengan Kemenkeu untuk menghitung secara keseluruhan apakah tetap seperti ini, tetapi nanti APBN-nya akan tergerus untuk jalan yang rusak, atau kurangi saja dengan perpindahan dari jalan raya menuju rel,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk fokus pada layanan angkutan barang, terutama di masa pandemi Covid-19 adalah langkah yang tepat.
“Dengan begitu, ada peluang lebih besar bagaimana memindahkan angkutan barang di jalan tol ini sebagian ke kereta,” tutupnya.
Sementara itu Direktur Niaga PT KAI Dadan Rudiansyah mengatakan bahwa saat ini KAI mengubah prioritas program dan mengarah pada angkutan barang, dikarenakan angkutan penumpang terkena dampak sangat dalam selama pandemi.
“Kami mengubah haluan ke angkutan barang. Jadi kalau dilihat program tahun ini, 25 persen angkutan barang lebih tinggi dibandingkan dengan 2020,” sebutnya.
Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut keberadaan kendaraan ODOL merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang.
Guna menuntaskan masalah tersebut dan mewujudkan Indonesia bebas ODOL atau Zero ODOL yang ditargetkan pada Januari 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong perusahaan angkutan barang untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).
“Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang adalah kendaraan ODOL. Saat ini kami sedang mendorong penerapan SMK perusahaan angkutan barang, di mana setiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan SMK-nya,” kata Menhub.
Bukan itu saja, dia juga menuturkan bahwa sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk memberantas kendaraan ODOL dalam rangka mencapai target Zero ODOL 2023.
Di antaranya adalah dengan penegakan hukum, seperti transfer muatan, tilang elektronik, normalisasi kendaraan, dan penindakan penyidikan P21.
