Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut anggaran pelaksanaan program prioritas pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto meningkat 8% menjadi Rp114 triliun pada 2026 dari tahun sebelumnya Rp105,6 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tak hanya anggaran Kemenkes, untuk sejumlah program prioritas transformasi kesehatan tahun depan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan senilai Rp14,5 triliun.
“Kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD sekitar Rp14,5 triliun. Jadi total di 2026 Rp128 triliun,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (16/8/2025).
Dia menerangkan bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk pembiayaan BPJS yang masuk dalam dana pembiayaan dan tata kelola kesehatan senilai Rp59 triliun pada tahun depan.
Alokasi anggaran terbesar kedua adalah layanan kesehatan di rumah sakit (RS) senilai Rp31 triliun. Adapun, layanan yang dimaksud mencakup peningkatan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan RS UPT Vertikal.
“Ketiga adalah layanan primer di posyandu puskesmas ini sebesar Rp24 triliun setengahnya dianggarkan di Kemenkes, setengahnya lagi dianggarkan ke pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca Juga
Anggaran terbesar keempat yaitu dukungan manajemen untuk belanja pegawai, ops, dan perkantoran yakni Rp9,2 triliun.
Kelima, anggaran untuk pengelolaan SDM kesehatan senilai Rp3,7 triliun yang mencakup penyediaan SDM kesehatan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan SDM kesehatan.
“Kemudian, saya tampilkan sedikit ini program prioritas seperti BPJS Rp59 triliun, kita juga ada di RS-RS Rp32 triliun itu termasuk RS Kemenkes yang tahun ini diharapkan bisa naik dari Rp20 triliun mungkin ke Rp26 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi juga menyebutkan, rencana pembangunan RS di 34 kabupaten/kota daerah terpencil dengan anggaran Rp9,7 triliun dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis sebesar Rp2,5 triliun.
“Anggaran yang kita salurkan lewat pemda itu sekitar Rp12,7 triliun untuk men-support aktivitas layanan primer di 508 kab/kota,” pungkasnya.
