Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Munas Gapasdap IX, Pemerintah Diminta Subsidi Angkutan Penyeberangan

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan dalam Munas Gapasdap IX, angkutan penyeberangan merupakan angkutan umum super massal yang memiliki fungsi ganda.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 22 Oktober 2021  |  11:18 WIB
Pengemudi angkutan umum
Pengemudi angkutan umum "online" menunggu penumpang di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019). - Antara/Risky Andrianto

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah dapat memberikan subsidi yang lebih besar terhadap penyelenggaraan moda angkutan penyeberangan, khususnya dari segi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan angkutan penyeberangan merupakan angkutan umum super massal yang memiliki fungsi ganda.

Menurutnya, disamping sebagai sarana atau alat angkut, angkutan penyeberangan juga sekaligus prasarana atau infrastruktur jembatan sehingga dengan fungsi tersebut angkutan ini harus mendapatkan perhatian secara khusus karena telah menjalankan sebagian fungsi pemerintah yaitu sebagai fungsi insfrastuktur.

"Sehubungan dengan fungsi angkutan penyeberangan sebagai infrastruktur atau jembatan atau jalan raya dimana untuk angkutan jalan fungsi tersebut diemban oleh pemerintah, maka sudah seyogyanya angkutan penyeberangan mendapatkan subsidi yang lebih besar dalam hal penggunaan BBM," katanya dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Gapasdap IX yang digelar secara daring, dikutip Jumat (22/10/2021).

Selain itu, Khoiri juga meminta penggunaan BBM jenis Biodiesel (B30) dapat dilakukan revisi maupun peninjauan kembali. Pasalnya, kualitas dari BBM tersebut selama ini menyebabkan biaya perawatan permesinan menjadi lebih besar.

Lebih lanjut dia menyebut, sesuai dengan Undang-undang pelayaran bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggungnm jawab pemerintah, maka sudah seharusnya biaya keselamatan angkutan penyeberangan yang muncul akibat adanya aturan pemerintah tersebut bisa disubsidi.

"Bisa disubsidi untuk pembiayaannya atau dihilangkan PNBP-nya sebagai salah satu sumber munculnya biaya keselamatan," ujarnya.

Khoiri menambahkan, saat ini industri penyeberangan mengalami perkembangan yang sangat pesat bukan hanya dari pertambahan armada namun juga regulasinya yang selalu bertambah. Sehingga, juga turut menyebabkan penambahan biaya yang cukup tinggi.

"Untuk itu kami mohonkan kedepan pemerintah bisa mengambil alih biaya tersebut," imbuhnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi BBM angkutan umum Biodiesel
Editor : Rahmi Yati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top