Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa rencana pengurangan emisi karbon hingga 29 persen, sesuai target nasional, membutuhkan pembiayaan US$365 miliar. Biaya lebih besar dibutuhkan jika target pengurangan lebih tinggi ingin dicapai.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dialog CNBC’s Sustainable Future Forum bertajuk Providing Energy, Selasa (19/10/2021).
Menurutnya, pengurangan produksi emisi gas rumah kaca dan transisi menuju energi berkelanjutan merupakan tugas paling menantang bagi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah sudah menerjemahkan komitmen untuk menangkal perubahan iklim melalui penyusunan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penetapan target Nationally Determined Contribution (NDC) penurunan emisi karbon hingga 29 persen, yang pendanaannya di antaranya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Pengurangan 29 persen [emisi karbon] akan membutuhkan pembiayaan US$365 miliar untuk mencapai target itu," ujar Sri Mulyani pada Selasa (19/10/2021).
Selain itu, terdapat target pengurangan emisi karbon hingga 41 persen dengan pembiayaan dari dukungan internasional, yang harus tercapai pada 2030. Agar dapat menarik berbagai sumber pembiayaan, pemerintah pun menerbitkan green bond dan berbagai instrumen keuangan.
Baca Juga
"Untuk [target] 41 persen akan lebih besar kebutuhan investasinya, US$475 miliar," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN tidak akan cukup untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, dengan kebutuhan biaya minimal US$5,7 miliar per tahun untuk transisi energi. Oleh karena itu, investasi dari sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri akan sangat penting.
Hal tersebut membuat pemerintah mengembangkan blended finance agar sektor swasta, filantropi, institusi dapat berpartisipasi dalam pembiayaan energi berkelanjutan di Indonesia. Sri Mulyani pun membawa pembahasan itu dalam forum G20 agar menarik investor dari berbagai negara.
"Pertanyaannya adalah bagaimana menghubungkan keuangan negara dengan sektor swasta, baik domestik maupun multinasional, sehingga Indonesia mampu mencapai janji itu. Itulah kenapa kami saat ini mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan," ujar Sri Mulyani.
