Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak melulu menyetujui proyek politisi yang menggunakan APBN. Dia menyebut hal itu sebagai tindakan 'menghibur' politisi atau menteri yang akan melenggang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Faisal Basri, salah satu kebijakan yang membuat dirinya naik pitam adalah terbitnya Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) 92/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Aturan itu membuat sekitar sembilan juta peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tidak lagi menerima dukungan iuran dari negara, sehingga terancam menjadi peserta non aktif.
Di sisi lain, pemerintah tetap melaksanakan proyek-proyek besar yang menurut Faisal tidak tepat, seperti proyek food estate, pembangunan ibu kota baru, hingga proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Menurutnya, APBN yang ada semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata menguntungkan segelintir pihak.
"Ayo kita bicara hari ini yang realistis, konsisten. Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para Menteri dan Presiden itu," ujar Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021).
Menurutnya, beberapa tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono berani menyampaikan penolakan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rencana pembangunan monorel menggunakan APBN. Langkah serupa dapat dilakukan Sri Mulyani saat ini terhadap para politisi atau menteri lain.
Faisal menegaskan agar Sri Mulyani tegas dalam mengelola keuangan negara dan hanya fokus menggunakannya untuk kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, Sri Mulyani harus tidak berkompromi dengan oligarki, agar potensi kekayaan di Indonesia tidak hanya dinikmati golongan elite, terlebih mereka yang berambisi melenggang di Pilpres 2024.
Baca Juga
"Negara hari begini bikin food estate, menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin singkong tanpa food estate. Ayo fokus, penerimaannya ada kok. Namun, Kementerian Keuangan jangan entertain politisi, para menteri, yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti," ujarnya.
Faisal pun menilai bahwa pemerintah kerap menyampaikan pengelolaan APBN seolah-olah tanpa cacat dan keuangan negara dalam kondisi baik. Faisal menilai bahwa hal tersebut membuat pesan yang sampai kepada masyarakat salah, karena orang-orang menjadi tidak mawas terkait berbagai risiko dari penggunaan uang negara.
