Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan terancam gagal untuk membayar utang. Namun, dia menilai ada hal-hal yang harus diwaspadai. Meskipun tak setuju dengan penambahan utang, dia yakin pemerintah akan melakukan semua cara demi melunasi kewajibannya.
“Gak, gak akan gagal bayar InsyaAllah. Apapun akan dilakukan pemerintah [untuk membayar utang],” kata Faisal Basri dikutip dari Tempo.co, Jumat (1/10/2021).
Ekonom jebolan Universitas Indonesia tersebut menilai ada kompensasi atas keputusan pemerintah tersebut, misalnya anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil atau PNS tidak akan naik.
Selain itu, dia memperkirakan pemerintah akan mengurangi belanja daerah atau transfer ke daerah.
“Beban bunga utang Indonesia sudah gila,” ucapnya.
Pernyataan Faisal Basri tersebut merespons data utang pemerintah per Agustus 2021 yang mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 40,85 persen. Nilai utang RI Agustus 2021 naik ketimbang posisi Juli 2021, yakni sebesar Rp 6.570,17 triliun.
Bukan itu saja, dia khawatir pemerintah akan mengorbankan belanja sosial untuk masyarakat jika utang terus menumpuk. Faisal bahkan memprediksi utang pemerintah akan menyentuh Rp8.110 triliun atau Rp8,11 kuadriliun pada akhir 2022.
“Jadi yang dikorbankan belanja sosial, yang dikorbankan yang esensial-esensial buat rakyat. Jadi sudah merongrong, sudah mencekik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan posisi utang pemerintah pusat per akhir bulan lalu naik sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021.
Dalam Laporan APBN Kita September 2021 yang dikutip, Selasa, 28 September 2021, dijelaskan bahwa kenaikan utang Indonesia terutama karena bertambahnya utang yang diterbitkan berupa Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp80,1 triliun.
Sementara utang SBN dalam valuta asing berkurang sebesar Rp15,42 triliun. Begitu juga pinjaman yang turun Rp9,41 triliun.
Dari total utang Rp6.625,43 triliun itu, mayoritas sebesar 87,43 persen di antaranya berasal dari SBN senilai Rp5.702,49 triliun dan pinjaman Rp833,04 triliun.
Dari SBN terbagi menjadi domestik dan valas masing-masing sebesar RP 4.517,71 triliun dan Rp 1.274,68 triliun. Sedangkan total pinjaman sebesar Rp833,04 triliun itu terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri masing-masing sebesar Rp12,64 triliun dan Rp820,4 triliun.
