Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Putuskan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Didanai APBN, Ini Alasannya

Pemerintah mengungkapkan alasan melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 10 Oktober 2021  |  14:40 WIB
Pemerintah Putuskan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Didanai APBN, Ini Alasannya
Pembangunan pier head Kereta Cepat Jakarta Bandung yang terletak di samping ruas jalan tol Jakarta/Cikampek
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan sejumlah alasan yang membuat pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setelah menghadapi polemik terkait pembengkakan biaya.

Presiden Joko Widodo pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, yang merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan khususnya bahwa pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat melalui APBN, dari sebelumnya yang tidak memperbolehkan penggunaan APBN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan progres proyek tersebut sudah sangat baik dan saat ini mencapai hampir 80 persen. Namun, lanjutnya, karena pandemi, proyek ini juga mengalami kendala. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunannya tepat waktu seperti yang telah ditargetkan sebelumnya yakni pada 2022.

Arya lantas memaparkan bahwa Corona membuat para pemegang saham seperti PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) terganggu dari sisi arus kas. Imbasnya banyak pembangunan lainnya yang ditangani oleh WIKA juga jadi terhambat. Tak hanya WIKA, KAI juga mengalami kemerosotan jumlah penumpang sehingga membuat mereka tak bisa menyetor dana proyek seusai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Termasuk PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) yang saat ini lalu lintas kapasitas tol tidak sama dengan sebelum pandemi. Kondisi serupa juga dialami oleh PTPN.

“Hal hal inilah yang membuat mau tak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik, maka harus minta pemerintah ikut dalam memberikan pendanaan. Ini bukan soal apa-apa. Ini adalah soal itu. Hampir dimana-mana semua negara, pemerintah ikut campur dalam pendanaan kereta cepat. Ini masalah Corona membuat terhambat,” ujarnya kepada wartawan dikutip, Minggu (10/10/2021).

Arya berpendapat pembengkakan nilai proyek KCJB merupakan hal yang wajar akibat terhambatnya proyek. Kemunduran proyek dari yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut secara otomatis ikut menaikkan biaya.

“Ini [pembiayaan APBN] merupakan langkah yang diambil supaya pembangunan [Kereta Cepat] yang sudah sangat bagus ini bisa tetap terlaksana,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat saat ini dibutuhkan oleh Indonesia menuju negara modern seperti yang dilakukan oleh negara lainnya di berbagai belahan dunia. Hal tersebut, jelasnya, yang menjadi pertimbangan utama Presiden Joko Widodo saat menyepakati untuk membangun transportasi tersebut.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan pendanaan kreatif diperlukan untuk mengatasi persoalan pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung supaya tak kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti diketahui, berdasarkan laporan PT KAI (Persero) kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280) menjadi US$8 miliar (naik US$1,9 Miliar) atau setara Rp114,24 triliun. Setelah diadakan efisiensi ternyata dapat turun sedikit dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar setara Rp122,8 triliun.

Jarak KA Cepat (HSR - high speed rail) Jakarta – Bandung adalah 142 km ( 36 menit) terlalu pendek untuk KA cepat (HSR) untuk digeber speed max 350 kmh, sementara di negara lain HSR umumnya jarak infrastruktur rata-rata 400an km. Sementara HSR Jakarta-Bandung hanya berjarak 142 km itu berhenti 3 kali perhentian ( 3 stasiun ), paling dapat mencapai kecepatan puncak (350 kmh) ketika masuk petak Karawang – Padalarang karena berjarak kurang lebih 100 km.

Mulai dari Halim lalu berhenti di Karawang, Walini dan Tegalluar (Stasiun Walini isunya pindah di Padalarang untuk seamless / integrasi). Sementara dari Jakarta, berangkat dari Halim juga bukan dari tengah kota Jakarta perlu extra-travel sendiri karena menuju Halim sudah macet bila lewat jalan raya/tol, kalau normal (sebelum pandemi) memerlukan waktu 1-2 jam menuju Kawasan Halim.

Sementara itu, waktu tempuh perjalanan ke Bandung dari Jakarta hanya akan memakan waktu selama 36 menit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN Kereta api cepat
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top